Berita

Ilustrasi aksi HAM/Net

Politik

Banyak Kasus HAM Belum Tuntas, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Diinjak

SABTU, 10 AGUSTUS 2019 | 00:33 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Dalam politik, tak ada istilah mengalir seperti air. Perubahan tak akan mengalir jika tak ada yang menggerakan, seperti halnya Pilpres yang sejatinya menjadi momentum penting bangsa dalam memperbaiki demokrasi.

Demikian yang disampaikan Peneliti MAARIF Institute For Culture And Humanity, David Krisna Alka dalam acara diskusi publik yang diselenggarakann Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) di kantornya Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta.

"Generasi politik hari ini mestinya berani keluar dari kurungan yang lembab dan gelap, berani bersuara dan bergerak mengubah sistem kaderisai parpol yang lumut dan berkarat," ungkapnya, Jumat (9/8).


Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah ini juga mengatakan, elite politik lama masih banyak yang bercokol dalam politik hari ini. Hal itu dinilai bukan menjadi hal yang baik.

"Demokrasi tidak menjamin orang baik yang terpilih. Bahkan di antara mereka ada yang meninggalkan jejak hitam pelanggaran HAM," ucapnya.

Sejalan dengan hal tersebut, David menilai sampai kini belum ada gerakan politik dari generasi hari ini yang dianggap berpengaruh pada perubahan politik nasional, termasuk kemajuan demokrasi dan HAM di negeri ini.

"Jadi apa yang salah dengan demokrasi hari ini? Polusi demokrasi kita malah bikin udara kemanusiaan menjadi pengap dan menyesakan," tanya David.

Hingga kini, diakui bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM yang melibatkan elite masih banyak yang belum tuntas. Hal ini tentu dianggap sebagai pengingkaran sila kedua Pancasila.

"Apa yang dicari di dalam demokrasi jika pelaku demokrasi bermain menghalalkan segala cara? kemanusiaan yang adil
dan beradab diinjak," tandasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Jawab Tantangan Digital, Bawaslu Jadikan Kampus Laboratorium Demokrasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:54

DPD Ungkap Pola Investor ‘Berjudi’ Properti di Bali, Beli Aset Lalu Jual Lagi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:24

Denny Indrayana Cs Debat Sengit dengan KPU soal Verifikasi Data Calon

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:50

Nakhoda KM Virgo Transport 8 Langsung Ditahan Penyidik

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:20

Digagas di Era Purbaya, Wacana Insentif Motor Listrik Masih Belum Jelas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:59

Saksi Denny Indrayana Ungkap Tak Ada Bahasa Verifikasi Faktual Dokumen Capres-cawapres

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:34

Sjafrie Sematkan Tanda Kehormatan ke Tentara Jepang yang Bantu Atasi Karhutla

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:09

Kader PDIP Berpotensi Jabat Wapres Jika Gibran Didiskualifikasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:55

TNI Hormati Kejagung Imbas Penetapan Kolonel Budi Tersangka Korupsi MBG

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:42

Kemenperin Dukung Impor KRL Bekas dari Jepang, Ini Alasannya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:18

Selengkapnya