Berita

Sekelompok masyarakat menggelar aksi tolak rekomendasi Ijtima Ulama IV/Ist

Politik

Tolak NKRI Bersyariah, Garda Nawacita: Yang Tidak Setuju Pancasila Silakan Tinggalkan Indonesia

JUMAT, 09 AGUSTUS 2019 | 23:18 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Rekomendasi Ijtima Ulama IV yang ingin menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia bersyariah mendapat penolakan dari kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Komite Nasional Garda Nawacita (KN-GN).

Penolakan tersebut pun diutarakan dalam sebuah aksi simpatik bersama ratusan orang di area Patung Kuda Indosat, Jakarta Pusat, Jumat (9/8).

Ketua Komite Nasional Garda Nawacita, Abdullah Kelrey menegaskan bahwa konsep negara saat ini sudah ideal dan memiliki landasan Pancasila yang tidak bisa diganggu gugat.


“Pancasila sudah final, tidak ada embel-embel Pancasila NKRI bersyariah. Makanya kami secara tegas menolak hasil rekomendasi Ijtima Ulama IV karena rentan ditunggangi ideologi khilafah dan berpotensi bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45,” tegas Abdullah Kelrey.

Ia menjelaskan, NKRI sudah memiliki landasan Pancasila yang sudah dipegang sejak era kemerdekaan. Oleh karenanya, ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk melawan kelompok yang ingin mengembangkan ideologi selain Pancasila.

“Jika tidak sepakat dengan Pancasila, sebaiknya angkat kaki dari bumi Indonesia. Pancasila bukan ideologi impor,” tegasnya.

Di sisi lain, pihaknya memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan Jokowi-Maruf. Masyarakat juga diimbau kembali menjaga persatuan dan kesatuan.

“Masyarakat harus bisa move on melupakan perbedaan saat Pilpres. Elite politik sudah mesra, maka masyarakat khususnya para pendukung juga ikutan mesra kembali. Jangan ada lagi kubu-kubuan baik 01 dan 02, tapi 03 persatuan Indonesia,” tandasnya.

Di sela-sela aksinya, massa juga membagikan bunga mawar kepada para pengguna jalan sebagai simbol perdamaian dan ajakan menjaga persatuan dan kesatuan.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

UPDATE

Penumpang Kereta Bandara Tembus 6,2 Juta Pelanggan Hingga Mei 2026

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:20

Fantastis! Harta Menteri dari PAN Trenggono Melejit Setengah Triliun dalam Setahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:15

Prabowo Dorong WNI Masuk Pasar Kerja Teknologi Jerman

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:11

Warna-warni Kendaraan Hias Meriahkan Perayaan 1 Muharam

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:10

Oktasari: Kritik Boleh, Tapi Jangan Abaikan Kerja Pemerintah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:46

Prabowo Sampaikan Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Belum Lapor LHKPN 2025, Mendes Yandri Punya Harta Rp20,95 Miliar Saat Awal Menjabat

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Israel Masih Tak Terima Rencana Damai Iran-AS

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:12

Kekayaan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Naik 83 Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:52

Universitas Binawan Buka Akses Penyetaraan Kualifikasi Nakes Indonesia di Uni Eropa

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:44

Selengkapnya