Berita

Garuda Pancasila/Net

Politik

Survei: Masih Ada Masyarakat Yang Menolak Ideologi Pancasila

JUMAT, 09 AGUSTUS 2019 | 22:19 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Cyrus Network merilis Survei Nasional Persepsi Publik terhadap Penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2019 yang juga memetakan beberapa sikap masyarakat dan pengaruhnya terhadap penerimaan mereka pada ideologi Pancasila.

Dari hasil survei tersebut, ternyata masih ada kelompok masyarakat yang menolak ideologi Pancasila.

"Hanya 70,3 persen responden yang secara tegas menerima Pancasila sebagai ideologi dan perekat bangsa," kata Managing Director Cyrus Network Eko Dafid Afianto di Hotel Ashley, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/8).


Dalam survei tersebut juga ditemukan ada 4,7 persen responden yang secara terang-terangan mendukung terbentuknya khilafah dan 13 persen menyatakan Indonesia harus berlandaskan syariat Islam karena merasa Islam adalah agama mayoritas.

"Ini tentu jadi pekerjaan rumah bersama kita, bahwa masih ada sikap menolak ideologi negara yang sudah firm, dan jumlahnya cukup besar," katanya.

Dari hasil uji regresi, ditemukan fakta penolakan terhadap Pancasila ini dipengaruhi oleh dua variabel, yakni sikap dukungan terhadap penerapan Perda Syariah di berbagai daerah, dan resistensi responden terhadap pendirian rumah ibadah agama lain di lingkungan tempat tinggalnya jadi variabel paling kuat terhadap sikap penolakan Pancasila.

CEO Cyrus Network Hasan Nasbi Batupahat juga menekankan, seluruh elemen negara harus menyikapi hal ini sebagai pekerjaan rumah bersama.

"Pembahasan soal ideologi ini kan harusnya sudah selesai, kita tidak akan bisa maju dan malah setback kalau ini selalu dipertanyakan. Perdebatan seperti ini justru jauh dari kata konstruktif untuk pembangunan negara kita," kata Hasan.

Survei Cyrus Network dilaksanakan pada 22-28 Juli 2019 dengan melibatkan 1.230 responden di 34 provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan survei ini 95 persen dengan margin of error sebesar lebih kurang 3 persen.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya