Berita

Susi Pudjiastuti/Net

Politik

Dikritik Guru Besar, Menteri Susi "Ngamuk" Di Twitter

JUMAT, 09 AGUSTUS 2019 | 20:59 WIB | LAPORAN: AZAIRUS ADLU

Jagat media sosial ramai membahas cuitan akun Twitter Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Dalam cuitannya, Susi terlihat emosional.

"Yang bangkrut dan hancur adalah industri pencurian ikan. Industri pencurian ikan memang saya bangkrutkan. Masa ada industri pencurian ikan kok dibiarkan. BTW Kapal asing dilegalkan jadi berbendera Indonesia tahun 2001,” tulis Susi melalui akun Twitter pribadinya @susipudjiastuti yang dikutip Jumat (9/8).

Emosi Susi diduga berawal dari kritikan Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB yang juga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Prof. Rokhmin Dahuri, saat menjadi narasumber pada acara Seminar Nasional Prospek Poros Maritim Dunia di Periode Kedua Jokowi yang diadakan oleh The Habibie Center, di Hotel Le Meridian, Jakarta Pusat, Selasa (6/8).


Saat menyampaikan paparannya, Rokhmin menyebut saat ini banyak industri perikanan gulung tikar karena kebijakan Menteri Susi yang terus-terusan menerbitkan larangan.

"Masalah utamanya di ekonomi sektoral hancur lebur. Walaupun dari sudut penegakan hukum saya kira sudah cukup membuahkan hasil. Paling tidak, ada efek jera soal illegal fishing, soal konservasi juga,” kata Rokhmin.

Menanggapi hal ini, Koordinator Forum Marikultur Nasional, Muhibbuddin Koto alias Budhy Fantigo membenarkan apa yang disampaikan Rokhmin Dahuri.

Menurutnya, industri perikanan hancur lebur adalah fakta. Hal ini terlihat dari volume ekspor perikanan dalam lima tahun yang menurun. "Bisa cek datanya. 2014 sekitar 1,2 juta ton. Sejak 2015 sampai dengan sekarang dibawah 1 juta ton,” kata Budhy.

Budhy mengungkapkan, saat ini Unit Pengolahan Ikan utilitasnya rata-rata dibawah 40 persen. Padahal sebelumnya di atas 50 persen,. Termasuk produksi pakan ikan nasional juga turun, di bawah 70 persen dari kapasitas, sebelumnya mendekati 90 persen.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

10 Lokasi Terbaik Nonton Pawai Ogoh-Ogoh Nyepi 2026 di Bali, Catat Tempatnya

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:50

UPDATE

Direktur Namarin Bongkar Deretan Kekecewaan Iran terhadap Indonesia

Jumat, 27 Maret 2026 | 17:58

Malaysia Lolos Selat Hormuz, Indonesia Masih Tahap Lobi

Jumat, 27 Maret 2026 | 17:56

Pemerintah Harus Siapkan Langkah Terukur Antisipasi Krisis Pangan

Jumat, 27 Maret 2026 | 17:26

Doa di KM 50, PUI Singgung Dugaan Pengaburan Fakta

Jumat, 27 Maret 2026 | 17:24

Perintah Trump Lumpuhkan Listrik Iran adalah Kejahatan Perang

Jumat, 27 Maret 2026 | 17:11

Pemulihan Pascabencana di Sumut Masih Tahap Perencanaan

Jumat, 27 Maret 2026 | 16:43

Perbakin DKI-Jabar-Banten Gelar Kejuaraan Menembak Multi Event 2026

Jumat, 27 Maret 2026 | 16:23

Awalil Rizky Wanti-wanti Dampak Lonjakan Energi Global terhadap RI

Jumat, 27 Maret 2026 | 16:14

Wali Kota Pendudukan Kiryat Shmona Murka ke Netanyahu Cs

Jumat, 27 Maret 2026 | 16:11

Optimisme Purbaya Harus Dibarengi Kinerja Nyata

Jumat, 27 Maret 2026 | 15:48

Selengkapnya