Berita

Susi Pudjiastuti/Net

Politik

Dikritik Guru Besar, Menteri Susi "Ngamuk" Di Twitter

JUMAT, 09 AGUSTUS 2019 | 20:59 WIB | LAPORAN: AZAIRUS ADLU

Jagat media sosial ramai membahas cuitan akun Twitter Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Dalam cuitannya, Susi terlihat emosional.

"Yang bangkrut dan hancur adalah industri pencurian ikan. Industri pencurian ikan memang saya bangkrutkan. Masa ada industri pencurian ikan kok dibiarkan. BTW Kapal asing dilegalkan jadi berbendera Indonesia tahun 2001,” tulis Susi melalui akun Twitter pribadinya @susipudjiastuti yang dikutip Jumat (9/8).

Emosi Susi diduga berawal dari kritikan Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB yang juga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Prof. Rokhmin Dahuri, saat menjadi narasumber pada acara Seminar Nasional Prospek Poros Maritim Dunia di Periode Kedua Jokowi yang diadakan oleh The Habibie Center, di Hotel Le Meridian, Jakarta Pusat, Selasa (6/8).


Saat menyampaikan paparannya, Rokhmin menyebut saat ini banyak industri perikanan gulung tikar karena kebijakan Menteri Susi yang terus-terusan menerbitkan larangan.

"Masalah utamanya di ekonomi sektoral hancur lebur. Walaupun dari sudut penegakan hukum saya kira sudah cukup membuahkan hasil. Paling tidak, ada efek jera soal illegal fishing, soal konservasi juga,” kata Rokhmin.

Menanggapi hal ini, Koordinator Forum Marikultur Nasional, Muhibbuddin Koto alias Budhy Fantigo membenarkan apa yang disampaikan Rokhmin Dahuri.

Menurutnya, industri perikanan hancur lebur adalah fakta. Hal ini terlihat dari volume ekspor perikanan dalam lima tahun yang menurun. "Bisa cek datanya. 2014 sekitar 1,2 juta ton. Sejak 2015 sampai dengan sekarang dibawah 1 juta ton,” kata Budhy.

Budhy mengungkapkan, saat ini Unit Pengolahan Ikan utilitasnya rata-rata dibawah 40 persen. Padahal sebelumnya di atas 50 persen,. Termasuk produksi pakan ikan nasional juga turun, di bawah 70 persen dari kapasitas, sebelumnya mendekati 90 persen.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Hubungan Industrial Harmonis Fondasi Penting Tingkatkan Kinerja Pelindo

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:45

Kemhan Renovasi Sekretariat LVRI dan Bedah Rumah Veteran di 19 Provinsi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:22

Seribu Lebih Ponpes Kini Bisa Kelola Dapur MBG

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:45

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Polisi Tangkap Dua Orang Penghasut di Medsos terkait Pernyataan Prabowo soal Nuklir Iran

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:08

Pengusaha Nasional Didorong jadi Pilar Kedaulatan Ekonomi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:55

IDCPC sebagai Instrumen Soft Power Diplomacy China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:35

Rencana Purbaya Kuasai Saham Whoosh Sudah Sampai ke Pemerintah China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:15

BGN Bidik Percepatan Pembangunan SPPG di Wilayah 3T

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:54

Perbankan Harus Beri Karpet Merah UMKM agar Naik Kelas

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:28

Selengkapnya