Berita

Susi Pudjiastuti/Net

Politik

Dikritik Guru Besar, Menteri Susi "Ngamuk" Di Twitter

JUMAT, 09 AGUSTUS 2019 | 20:59 WIB | LAPORAN: AZAIRUS ADLU

Jagat media sosial ramai membahas cuitan akun Twitter Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Dalam cuitannya, Susi terlihat emosional.

"Yang bangkrut dan hancur adalah industri pencurian ikan. Industri pencurian ikan memang saya bangkrutkan. Masa ada industri pencurian ikan kok dibiarkan. BTW Kapal asing dilegalkan jadi berbendera Indonesia tahun 2001,” tulis Susi melalui akun Twitter pribadinya @susipudjiastuti yang dikutip Jumat (9/8).

Emosi Susi diduga berawal dari kritikan Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB yang juga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Prof. Rokhmin Dahuri, saat menjadi narasumber pada acara Seminar Nasional Prospek Poros Maritim Dunia di Periode Kedua Jokowi yang diadakan oleh The Habibie Center, di Hotel Le Meridian, Jakarta Pusat, Selasa (6/8).


Saat menyampaikan paparannya, Rokhmin menyebut saat ini banyak industri perikanan gulung tikar karena kebijakan Menteri Susi yang terus-terusan menerbitkan larangan.

"Masalah utamanya di ekonomi sektoral hancur lebur. Walaupun dari sudut penegakan hukum saya kira sudah cukup membuahkan hasil. Paling tidak, ada efek jera soal illegal fishing, soal konservasi juga,” kata Rokhmin.

Menanggapi hal ini, Koordinator Forum Marikultur Nasional, Muhibbuddin Koto alias Budhy Fantigo membenarkan apa yang disampaikan Rokhmin Dahuri.

Menurutnya, industri perikanan hancur lebur adalah fakta. Hal ini terlihat dari volume ekspor perikanan dalam lima tahun yang menurun. "Bisa cek datanya. 2014 sekitar 1,2 juta ton. Sejak 2015 sampai dengan sekarang dibawah 1 juta ton,” kata Budhy.

Budhy mengungkapkan, saat ini Unit Pengolahan Ikan utilitasnya rata-rata dibawah 40 persen. Padahal sebelumnya di atas 50 persen,. Termasuk produksi pakan ikan nasional juga turun, di bawah 70 persen dari kapasitas, sebelumnya mendekati 90 persen.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

10 Lokasi Terbaik Nonton Pawai Ogoh-Ogoh Nyepi 2026 di Bali, Catat Tempatnya

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:50

UPDATE

Klaim Bahlil soal Energi Aman Patut Dipertanyakan

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:10

Kabut Perang Selimuti Wall Street, Nasdaq Jatuh Paling Dalam

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:09

Trump Perpanjang Jeda Serangan ke Iran

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:02

Tanpa Perencanaan, Pendatang Baru Berpotensi Jadi Beban

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:01

OJK Prediksi Sejumlah Bank Besar akan Naik Kelas ke KBMI IV pada 2026

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:45

Harga Emas Anjlok Tertekan Dolar AS dan Proyeksi Suku Bunga Tinggi

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:34

Bursa Eropa Tumbang, Indeks STOXX 600 Dekati Fase Koreksi

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:21

Pertama dalam Sejarah, Tanda Tangan Presiden Donald Trump akan Dicetak di Dolar AS

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:07

Ekonomi Indonesia: Makro Sehat, Mikro Sekarat

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:35

Bekas Kepala KSOP Belawan Jadi Tersangka Skandal PNBP

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:24

Selengkapnya