Berita

Susi Pudjiastuti/Net

Politik

Dikritik Guru Besar, Menteri Susi "Ngamuk" Di Twitter

JUMAT, 09 AGUSTUS 2019 | 20:59 WIB | LAPORAN: AZAIRUS ADLU

Jagat media sosial ramai membahas cuitan akun Twitter Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Dalam cuitannya, Susi terlihat emosional.

"Yang bangkrut dan hancur adalah industri pencurian ikan. Industri pencurian ikan memang saya bangkrutkan. Masa ada industri pencurian ikan kok dibiarkan. BTW Kapal asing dilegalkan jadi berbendera Indonesia tahun 2001,” tulis Susi melalui akun Twitter pribadinya @susipudjiastuti yang dikutip Jumat (9/8).

Emosi Susi diduga berawal dari kritikan Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB yang juga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Prof. Rokhmin Dahuri, saat menjadi narasumber pada acara Seminar Nasional Prospek Poros Maritim Dunia di Periode Kedua Jokowi yang diadakan oleh The Habibie Center, di Hotel Le Meridian, Jakarta Pusat, Selasa (6/8).


Saat menyampaikan paparannya, Rokhmin menyebut saat ini banyak industri perikanan gulung tikar karena kebijakan Menteri Susi yang terus-terusan menerbitkan larangan.

"Masalah utamanya di ekonomi sektoral hancur lebur. Walaupun dari sudut penegakan hukum saya kira sudah cukup membuahkan hasil. Paling tidak, ada efek jera soal illegal fishing, soal konservasi juga,” kata Rokhmin.

Menanggapi hal ini, Koordinator Forum Marikultur Nasional, Muhibbuddin Koto alias Budhy Fantigo membenarkan apa yang disampaikan Rokhmin Dahuri.

Menurutnya, industri perikanan hancur lebur adalah fakta. Hal ini terlihat dari volume ekspor perikanan dalam lima tahun yang menurun. "Bisa cek datanya. 2014 sekitar 1,2 juta ton. Sejak 2015 sampai dengan sekarang dibawah 1 juta ton,” kata Budhy.

Budhy mengungkapkan, saat ini Unit Pengolahan Ikan utilitasnya rata-rata dibawah 40 persen. Padahal sebelumnya di atas 50 persen,. Termasuk produksi pakan ikan nasional juga turun, di bawah 70 persen dari kapasitas, sebelumnya mendekati 90 persen.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya