Jokowi bersama Luhut Binsar Pandjaitan/Net
Presiden Joko Widodo didesak untuk segera melakukan reshuffle kabinet terhadap menteri yang bermasalah dan menteri yang tidak memiliki kinerja baik.
Desakan itu terjadi akibat munculnya kinerja Menteri yang buruk. Misalnya perekonomian yang tidak kunjung meningkat, banyaknya pejabat yang tertangkap karena kasus korupsi hingga yang terakhir adanya pemadaman listrik serentak.
Berkaitan dengan kinerja Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, semakin menambah daftar kinerja buruk setelah adanya pejabat BUMN ditangkap karena kasus korupsi.
"Dengan kejadian listrik padam se-Pulau Jawa ini kan jadi akumulasi lagi soal pengelolaan BUMN dibawah Menteri Rinso (Rini Soemarno) itu, maka udah enggak usah lama-lama lagi (dicopot). Ini soal salah urus bukan karena apa-apa," ucap Sekretaris Jenderal Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Satyo Purwanto kepada Kantor Berita RMOL, Senin (5/8).
Selain itu, beberapa Menteri di kabinet Jokowi yang memiliki kinerja yang buruk. Misalnya Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan, Menteri SDM, Menteri Ketenagakerjaan, Perdagangan, dan Perindustrian.
"Menteri-menteri di sektor perekonomian ya mulai dari Menko perekonomian, Menteri Keuangan, termasuk ketenagakerjaan, perdagangan, perindustrian kalau menteri kerjanya hanya motong pita buat apa gitu loh, apa lagi menteri perdagangan raja impor," paparnya.
Padahal kata Satyo, Presiden Jokowi seharusnya bisa melihat kinerja para pembantunya di pemerintahan, sehingga bisa segera mencopot menteri yang bermasalah.
"Presiden kan bisa menilai kinerja anak buahnya, kalau terlalu banyak kasus dan sangat merugikan, buat apa gitu dipertahankan," tegasnya.
Hal itu harus segera dilakukan supaya menjadi efek jera bagi pejabat publik dan tidak bermain-main dalam mengelola pemerintahan.
"Karena ini juga menjadi semacam efek jera bagi pejabat yang menangani kebijakan publik jangan main-main," katanya.
Dengan demikian, Presiden Jokowi didesak untuk segera melakukan reshuffle di Kabinetnya sebelum dilantik menjadi Presiden periode 2019-2024 pada Oktober nanti.
"Enggak usah nunggu sampai pelantikan presiden Oktober nanti. Karena kan bagaimanapun prestasi dia yang dinilai, prestasinya seorang presiden yang dinilai. Kalau enggak becus menterinya ya kan itu konsekuensinya prestasi seorang presiden juga, bukan soal mau enggak mau, ini soal penilaian soal kinerja," tandasnya.
