BPS: Akibat Perang Dagang AS-China, Tantangan Ekonomi Indonesia Semakin Berat

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan tantangan Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian kedepan dinilai akan berat, sebabnya pengaruh perlambatan perekonomian global.

Sebelumnya, BPS merilis pertumbuhan ekonomi kuartal II 2019, tercatat terjadi perlambatan dengan persentase 5,05 dibandingkan triwulan II 2018 sebesar 5,27 persen. Sementara itu jika dihitung secara kuartal, pertumbuhan ekonomi tiga bulan kedua tahun ini hanya tumbuh 4,2 persen.

Namun demikian, BPS menilai masih baik jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi kuartal I yang turun 0,52 persen.

Kepala BPS Suhariyanto mengaku untuk melihat kuartal III, tidak bisa memprediksi pertumbuhan perekonomian, hanya saja tantangan perlambatan ekonomi kedepan akan mempengaruhi pertumbuhan.

“BPS enggak akan buat prediksi, tetapi tantangan kedepan enggak gampang, ini kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi negara-negara yang sudah rilis hampir semuanya menunjukkan perlambatan. Minggu depan akan banyak negara-negara yang akan rilis, tetapi prediksinya juga menunjukkan perlambatan,” ungkap Suhariyanto di Gedung 3 BPS, Jalan Dr. Sutomo, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Senin (5/8).

Lanjut dia, perlambatan ekonomi secara global juga akan mempengaruhi ekspor-impor Indonesia kedepan. Ia menyebut perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China yang semakin memanas menjadi fakot utama.

Untuk diketahui, Presiden Donald Trump merencanakan tarif baru pada barang-barang China yang dikenai 10 persen atau 300 miliar USD, pada 1 September mendatang.

“Jadi tantangan kedepan adalah perlambatan ekonomi global, itu menjadi sebuah tantangan yang tentunya berpengaruh pada ekspor dan impor. Kemudian juga perang dagang yang diharapkan mereda tapi kemudian ada statement dari Presiden AS agak diluar dugaan,” sambungnya.
 
Meskipun begitu, Suhariyanto yakin Indonesia bisa melewati tantangan tersebut asalkan bisa menjaga stabilitas politik dan keamanan. Selain itu perlu melakukan efisiensi regulasi.

“Untuk menggerakkan investasi, kita perlu menjaga kestabilan politik dan keamanan. Kita perlu memberi kepastian hukum, dan perlu memangkas regulasi yang tidak perlu, kemudian dari sisi hilirisasi juga menjadi PR,” jelasnya.