Berita

Komisioner Komnas HAM Khairul Anam/RMOL

Hukum

35 Orang Meninggal Akibat Lubang Tambang Kaltim, Komnas HAM Gandeng KPK

SENIN, 05 AGUSTUS 2019 | 18:22 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menggandeng dan menuntaskan dugaan pelanggaran HAM sekaligus dugaan korupsi pada sektor pertambangan di wilayah Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim).

Diduga, lumbang tambang batu bara yang berlokasi di Makroman, Kecamatan Sambutan, Samarinda telah melanggar prosedur dan tata kelola tambang yang menelan korban jiwa sedikitnya 35 orang dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Begitu kata Komisioner Komnas HAM Khairul Anam kepada wartawan sesudah bertemu pejabat KPK, di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin (5/8).


"Kita koordinasi untuk kerja sama bagaimana menyelesaikan tambang lubang di Kalimantan. Kami bersepakat untuk mulai kerjasama antara KPK dan Komnas HAM untuk melihat tambang di Kalimantan dengan dua narasi. Narasi HAM dan narasi antikorupsi," kata Anam.

"Yang Komnas HAM temukan adalah tidak mungkin ada korban pelanggaran HAM kalau tidak ada lubang yang tata kelolanya salah. Kalau tidak ada pengelolaan yang salah, enggak mungkin ada yang salah kalau enggak ada korupsi. Jadi ini berangkaian," sambungnya.

Anam mengatakan, sebelum ke KPK, pihaknya sudah melakukan survei dengan mendatangi lokasi lubang tambang batu bara di Kaltim itu. Menurutnya, hal itu bertujuan untuk meninhau langsung kondisi tambang.

"Minggu lalu kami punya tim yang juga datang ke Kalimantan untuk melihat apakah temuannya juga demikian. Ada 35 orang anak meninggal lebih dari (kurun waktu) 5 tahun terus-menerus," ungkap Anam.

Lebih lanjut, Komnas HAM mencatat sejumlah fakta dugaan korupsi yang menyangkut perizinan dan dugaan kesalahan prosedur pada tambang batu bara di Samarinda. Bahkan, ada upaya semacam unsur kesengajaan dalam memuluskan izin lubang tambang tersebut.

"Kami menemukan satu proses pengawasan yang lemah, proses pengurusan administrasi yang juga lemah dan indikasinya memang kelemahan-kelemahan ini bukan praktek biasa, ini praktek yang sistematis. Memang disengaja lemah dalam prakteknya," pungkas Anam.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

UPDATE

Pesan Ketum Muhammadiyah: Fokus Tangani Bencana, Jangan Politis!

Jumat, 19 Desember 2025 | 10:13

Amanat Presiden Prabowo di Upacara Hari Bela Negara

Jumat, 19 Desember 2025 | 10:12

Waspada Banjir Susulan, Pemerintah Lakukan Modifikasi Cuaca di Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 10:05

Audit Lingkungan Mendesak Usai Bencana di Tiga Provinsi

Jumat, 19 Desember 2025 | 10:04

IHSG Menguat, Rupiah Dibuka ke Rp16.714 Pagi Ini

Jumat, 19 Desember 2025 | 09:59

TikTok Akhirnya Menyerah Jual Aset ke Amerika Serikat

Jumat, 19 Desember 2025 | 09:48

KPK Sita Ratusan Juta Rupiah dalam OTT Kepala Kejari HSU

Jumat, 19 Desember 2025 | 09:28

Bursa Asia Menguat saat Perhatian Investor Tertuju pada BOJ

Jumat, 19 Desember 2025 | 09:19

OTT Kalsel: Kajari HSU dan Kasi Intel Digiring ke Gedung KPK

Jumat, 19 Desember 2025 | 09:05

Mentan Amran: Stok Pangan Melimpah, Tak Ada Alasan Harga Melangit!

Jumat, 19 Desember 2025 | 08:54

Selengkapnya