Berita

Komisioner Komnas HAM Khairul Anam/RMOL

Hukum

35 Orang Meninggal Akibat Lubang Tambang Kaltim, Komnas HAM Gandeng KPK

SENIN, 05 AGUSTUS 2019 | 18:22 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menggandeng dan menuntaskan dugaan pelanggaran HAM sekaligus dugaan korupsi pada sektor pertambangan di wilayah Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim).

Diduga, lumbang tambang batu bara yang berlokasi di Makroman, Kecamatan Sambutan, Samarinda telah melanggar prosedur dan tata kelola tambang yang menelan korban jiwa sedikitnya 35 orang dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Begitu kata Komisioner Komnas HAM Khairul Anam kepada wartawan sesudah bertemu pejabat KPK, di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin (5/8).


"Kita koordinasi untuk kerja sama bagaimana menyelesaikan tambang lubang di Kalimantan. Kami bersepakat untuk mulai kerjasama antara KPK dan Komnas HAM untuk melihat tambang di Kalimantan dengan dua narasi. Narasi HAM dan narasi antikorupsi," kata Anam.

"Yang Komnas HAM temukan adalah tidak mungkin ada korban pelanggaran HAM kalau tidak ada lubang yang tata kelolanya salah. Kalau tidak ada pengelolaan yang salah, enggak mungkin ada yang salah kalau enggak ada korupsi. Jadi ini berangkaian," sambungnya.

Anam mengatakan, sebelum ke KPK, pihaknya sudah melakukan survei dengan mendatangi lokasi lubang tambang batu bara di Kaltim itu. Menurutnya, hal itu bertujuan untuk meninhau langsung kondisi tambang.

"Minggu lalu kami punya tim yang juga datang ke Kalimantan untuk melihat apakah temuannya juga demikian. Ada 35 orang anak meninggal lebih dari (kurun waktu) 5 tahun terus-menerus," ungkap Anam.

Lebih lanjut, Komnas HAM mencatat sejumlah fakta dugaan korupsi yang menyangkut perizinan dan dugaan kesalahan prosedur pada tambang batu bara di Samarinda. Bahkan, ada upaya semacam unsur kesengajaan dalam memuluskan izin lubang tambang tersebut.

"Kami menemukan satu proses pengawasan yang lemah, proses pengurusan administrasi yang juga lemah dan indikasinya memang kelemahan-kelemahan ini bukan praktek biasa, ini praktek yang sistematis. Memang disengaja lemah dalam prakteknya," pungkas Anam.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

CELIOS Ungkap Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026

Rabu, 22 April 2026 | 14:13

Penambahan Komando Teritorial Berpotensi Seret TNI ke Politik Praktis

Rabu, 22 April 2026 | 14:05

Mega Syariah Bukukan Akuisisi Dana Pihak Ketiga Rp709 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 14:01

Prabowo Bakal Perbanyak Konser K-Pop di Indonesia

Rabu, 22 April 2026 | 13:49

Konsumsi BBM Harus Bijak di Tengah Gejolak Harga

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

Komisi X DPR Sesalkan Dugaan Kecurangan Peserta UTBK Undip

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

YLKI Sebut Pajak Tol Salah Sasaran dan Memberatkan Rakyat

Rabu, 22 April 2026 | 13:38

IHSG Sesi I Terkoreksi ke Level 7.544 di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Timur Tengah

Rabu, 22 April 2026 | 13:24

Purbaya Pastikan Nasib Utang Whoosh Sudah Rampung

Rabu, 22 April 2026 | 13:10

Prabowo Jajaki Peluang Kirim WNI Ikut Program Kosmonaut Rusia

Rabu, 22 April 2026 | 12:58

Selengkapnya