Kasus matinya jaringan listrik berjam-jam yang melanda wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten dan Jawa Tengah secara bersamaan, Minggu (4/8), menunjukkan ada masalah serius pada Perusaahan Listrik Negara (PLN).
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Jakarta Ujang Komarudin mengatakan, harus ada tindakan tegas dari Presiden Joko Widodo atas peristiwa tersebut minimal dengan memberhentikan Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan jajaran direksi PLN demi rasa keadilan bagi masyarakat yang dirugikan secara materi dan immateri akibat padamnya listrik.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review itu mengaskan, Presiden Jokowi harus turun tangan. Karena ini menunjukan ada persoalan dalam pengelolaan listrik negara. Artinya, mereka yang diserahi tanggung jawab mengurusi soal listrik tidak becus.
"Kalau di negara lain, menterinya sudah mundur karena malu," kata Ujang saat dihubungi wartawan, Senin (5/8).
Sayangnya, kata dia, budaya malu padaa diri para pejabat negara di Indonesia sangat rendah. Berbeda dengan di negara lain. Di Korea Selatan misalnya, ketika negara tersebut mengalami padam listrik di sebagian wilayahnya, menteri yang punya otoritas mengurusi energi listrik langsung mundur.
Pun, di Taiwan, saat mengalami peristiwa serupa seperti yang terjadi di Indonesia saat ini, menteri yang bertanggungjawab atas pengelolaan listrik di negara tersebut langsung menyatakan mundur. Harusnya, di Indonesia juga begitu.
"Tapi inilah bedanya di Indonesia dengan negara lain yang tadi. Di kita pejabat-pejabat tidak memiliki budaya malu," ujar Ujang.
Ujang yakin, dalam kasus matinya listrik PLN yang melanda sebagian wilayah Pulau Jawa, pasti para pejabat akan mencari kambing hitam. Di Indonesia, lanjut dia, jangan kan hanya gagal dalam mengurus PLN, yang sudah disebut dan divonis korupsi pun tak mau mundur.
"Padahal di negara maju, seperti Jepang, Taiwan, Korsel budaya malunya dijunjung tinggi. Jadi jika gagal dalam tugas, pejabatnya langsung mundur.
Di kita kan yang dipelihara kemunafikan. Jadi rusak semuanya. Rusak PLN dan rusak juga negara," katanya.
Pada kesempatan lain, Direktur Eksekutif Poin Indonesia, Karel Haris Susetyo juga menyatakan hal serupa. Menurut dia, sebaiknya Menteri BUMN, Menteri ESDM dan jajaran Direksi PLN menyatakan mundur. Karena alangkah bijaknya apabila ada pertanggung jawaban politik atas insiden ini. Selain tentunya pertanggung jawaban teknis.
Menurutnya, padamnya aliran listrik yang melanda sebagian wilayah Pulau Jawa adalah insiden yang memalukan. Apalagi Presiden sedang giat-giatnya mengundang investor asing.
"Kan tidak mungkin investor tertarik kalau tidak ada pasokan listrik yang stabil. Sepatutnya Presiden melakukan evaluasi terhadap Menteri BUMN, Dirut PLN dan Menteri ESDM," kata Karel.
Sementara Mantan Staf Khusus Menteri ESDM 2014-2016 dan Sekretaris Kementerian BUMN 2005-2010, Muhammad Said Didu lewat akun Twitter-nya
@msaid_didu, ikut mencuit mengomentari padamnya aliran listrik yang melanda sebagian wilayah Jawa.
Katanya, ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Pertama, cadangan siaga PLN yang tidak cukup. Kedua, jadwal pemeliharaan pembangkit listrik yang buruk. Ketiga sistem interkoneksi Jawa-Bali ada masalah. Ini masalah serius.
"Semoga bukan karena PLN kesulitan uang," cuit Said Didu.
