Kedekatan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan para ulama tidak perlu diragukan. Pada pilpres lalu, ulama 212 bahkan mengeluarkan ijtima untuk mendukung mantan Danjen Kopassus itu.
Untuk itu, Prabowo harus berhati-hati dalam mengambil sikap politik. Salah-salah, dia bisa ditinggalkan oleh kelompok ulama.
Begitu kata pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun. Kepada Prabowo, dia mengingatkan bahwa ulama memiliki peran dalam sejarah di Indonesia. Sehingga, para politisi tidak boleh mengesampingkan ulama dalam berpolitik.
"Dalam fakta sosiologis, ulama punya peran dalam sejarah Indonesia. Tidak boleh politisi mengesampingkan peran ulama," ujarnya kepada
Kantor Berita RMOL, Minggu (4/8).
Menurut Ubed, Presiden Joko Widodo telah mengesampingkan peran ulama dalam mengelola pemerintahan. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya isu berbau suku, agama, aas dan antargolongan (SARA) yang muncul di Indonesia.
"Kegagalan rezim sekarang karena tidak mampu mengelola perbedaan dan entitas agama. Itu yang menimbulkan SARA dan lain-lain," paparnya.
Singkatnya, Ubed mengingatkan Prabowo untuk berhati-hati merapatkan barisan Gerindra ke koalisi pemerintah. Sebab, dia bepotensi mengalami kerugian besar jika keputusan itu berseberangan dengan sikap ulama yang mendukungnya.
"Saya kira pada titik tertentu Prabowo akan mengalami kerugian, saya sebut erosi elektoral ya di Gerindra atau Prabowo. Karena ketika Prabowo memilih jalan yang berseberangan itu, bertentangan dengan fakta sosiologis," pungkasnya.
