Dilakukan Dalam 2 Tahapan, Pemprov Jabar Butuh Waktu 8 Bulan Untuk Tangani Tumpahan Minyak Di Karawang

Kasus tumpahnya minyak di perairan Karawang bikin Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus bekerja keras membenahinya. Sejumlah rapat koordinasi pun digelar Pemprov agar masyarakat tidak mengalami dampak yang besar akibat tumpahan tersebut.

Karena itulah, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengumpulkan sejumlah pihak terkait untuk membahas penanganan tumpahan minyak. Kang Emil, sapaan akrabnya, telah melakukan koordinasi langsung dengan Bupati Karawang Celicca Nurachadiana, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, dan Direktur PT Pertamina EP Nanang Abdul Manaf, terkait tumpahan minyak Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ).

"Kita berkumpul, membahas terkait Force Majeure, kejadian luar biasa. Yaitu pada tanggal 16 Juli terjadi tumpahan minyak karena masalah teknis yang luar biasa," ucap Kang Emil, dilansir RMOLJabar, Sabtu (3/8).

Setidaknya ada dua tahapan utama yang akan dilakukan untuk menangani tumpahan minyak ini. Pertama sudah tentu masa tanggap darurat. Dalam tahap yang diperkirakan butuh waktu sekitar 2,5 bulan ini akan dilakukan pembenahan terhadap tumpahan minyak dan penanganan warga terdampak.

Untuk membantu menjalankan tahap pertama ini, pihak Pertamina juga memanggil perusahaan global yang memang ahli dalam menangani tumpahan minyak.

Tahap kedua adalah recovery. Tahap ini fokus dalam pembenahan lingkungan. Baik secara struktur, infrastruktur, kultur, dan lingkungan sosial masyarakat sekitar. Menurut Kang Emil, tahap ini diperkirakan memakan waktu 2-6 bulan.

"Yang di-recovery ada ekonomi warga, kemudian dampak sosial. Dampak psikologi juga akan kita perhatikan, juga dampak lingkungan," imbuh RK, sapaan Gubernur Jabar yang lain.

Sejauh ini, tutur RK, Pertamina telah mengirim 58 tenaga ahli yang bertugas selama 24 jam. Ditambah dengan 40 anggota TNI dan 56 relawan untuk membantu menangani tumpahan minyak ini.

"Termasuk tim kesehatan yang selalu sedia memeriksa kesehatan warga," pungkasnya.