Berita

Menko Kemaritiman Luhut B. Panjaitan/Net

Politik

Peran Luhut Meredup Karena Ada Persaingan Antar Geng Politik

SABTU, 03 AGUSTUS 2019 | 14:19 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Meredupnya peran Menko Kemaritiman Luhut B. Panjaitan jelang periode kedua Presiden Jokowi disinyalir sebagai adanya persaingan antar geng politik di internal. Para geng politik tersebut juga harus bersinggungan dengan geng baru.

Demikian disampaikan pengamat politik yang juga ahli hukum tatanegara, Refly Harun kepada wartawan usai mengisi diskusi publik bertajuk "MPR Akan Amamdemen Konstitusi Lagi?" di Gado-Gado Boplo, Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (3/8).

"Kalau periode kedua ini, Luhut kan bukan lingkaran PDIP. Dulu kita ingat ada trio macan Luhut, Rini Soemarno dan Andi Wijayanto. Nah ini kan sudah rahasia umum PDIP sebagai penyokong terbesar saham Jokowi tidak begitu suka dengan ketiga sosok ini kan," tutur Refly.


"Ya dalam politik biasa lah intrik politik. Saya kira sekarang ada persaingan juga antara Nasdem dengan lingkaran-lingkaran Jokowi yang lainnya kan gitu," sambungnya.

Refly menjelaskan, geng politik yang dimaksud pasca Pilpres 2019. Menurut dia, geng politil itu antara gerbong Jokowi dan gerbong dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, mengingat pasca rekonsiliasi keduanya mulai menunjukkan kedekatan secara politik.

"Jadi kalau kita bicara tentang persaingan politik itu ya ada persaingan antar geng politik. Antar geng politik itu ya gengnya Jokowi sama genknya Prabowo, dalam tanda kutip ya geng politik. Juga, ada persaingan inter geng politik, yakni persaingan antar pendukung sendiri," kata Refly.

Lebih lanjut, Refly menilai wajar jika persinggungan antar geng politik menjelang pembentukan kabinet Jokowi-Maruf. Sebab, semua partai politik tengah berhitung untuk mengisi pos-pos di kabinet Jokowi-Maruf jilid II.

"Dan saya kira, apalagi menjelang pembentukan kabinet ini, semua pihak sedang bergerilya dan menghitung berapa besar investasi politik yang sudah mereka tanam untuk kemenangan Jokowi," demikian Refly.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Polri Didesak Usut Donatur Penyebar Hoaks Kerusuhan Agustus

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:47

Zelensky Klaim 50 Ribu Tentara Korut Sedang Dalam Perjalanan ke Rusia

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:24

Ekonomi Indonesia Mustahil Saingi Vietnam jika Abaikan Sektor Luar Negeri

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:23

Rezim Hubungan Industrial Maritim Indonesia Belum Terintegrasi

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:14

KPK Kuliti Ahmad Dedi Usut Dugaan Pengaturan Jalur Merah-Hijau Impor Blueray

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:51

Iran Waspadai Pakta Pertahanan Mekkah Bentukan Turki, Saudi, dan Pakistan

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:29

Kejari Tanjung Perak Bantah Isu Pemerasan 6 Eks Pejabat Pelindo dan APBS

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:36

Penguatan Kopdes Merah Putih Kunci Kemandirian Ekonomi Papua

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:08

Turki Tegaskan Pakta Pertahanan Mekkah Dibentuk Bukan untuk Hadapi Iran

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:53

Usai Putusan MK, Siaga 98 Dorong Penataan BGN Lewat Perpres Baru

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:36

Selengkapnya