Berita

Refly Harun/Net

Politik

Bisa Jadi Alat Politik, Alasan Nasdem Ngotot Pertahankan Jaksa Agung

SABTU, 03 AGUSTUS 2019 | 13:35 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Partai Nasdem terlihat ngotot untuk mempertahkan posisi Jaksa Agung pada pemerintahan Presiden Joko Widodo jilid II. Partai pimpinan Surya Paloh itu menginginkan posisi itu tetap jadi jatahnya.

Terkait hal tersebut, pengamat politik dan ahli tata hukum negara Refly Harun mengatakan, sangat tidak setuju bila posisi Jaksa Agung diberikan kepada partai politik.

"Harusnya menteri-menteri di bidang penegakan hukum, Jaksa Agung, termasuk Kapolri harus diberikan kepada independen," kata dia saat ditemui seusai mengisi diskusi di Gado-gado Boplo, Cikini, Jakarta, Sabtu, (3/8).


Menurut Refly, Indonesia membutuhkan penegak-penegak hukum yang netral.

"Kalau diberikan kepada partai politik maka dia bisa menjadi alat bagi partai politiknya. Sudah jadi rahasia umum itu. Seolah-olah di pubik ada kepercayaan bahwa jabatan Jaksa Agung digunakan untuk kepentingan politik," terangnya.

Walaupun secara formal Jaksa Agung berhenti atau mengundurkan diri dari partai politiknya, tapi secara informal pengaruh itu pasti akan tetap ada.

"Begini deh, kalau pengaruh itu tidak ada, kan enggak mungkin Nasdem itu ngotot. Nasdem pasti akan sangat keberatan bila itu tidak diberikan kepada partainya, coba deh tes," pungkas Refly.

Sebelumnya, Partai Nasdem tidak mengelak soal keinginannya mempertahankan posisi Jaksa Agung. Bahkan anggota Dewan Pakar Partai Nasdem, Teuku Taufiqulhadi dengan terang-terang menolak Jaksa Agung diisi dari profesional karena menurutnya masalah Jaksa Agung dalam konteks Indonesia adalah jabatan politik.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya