Partai Nasdem terlihat ngotot untuk mempertahkan posisi Jaksa Agung pada pemerintahan Presiden Joko Widodo jilid II. Partai pimpinan Surya Paloh itu menginginkan posisi itu tetap jadi jatahnya.
Terkait hal tersebut, pengamat politik dan ahli tata hukum negara Refly Harun mengatakan, sangat tidak setuju bila posisi Jaksa Agung diberikan kepada partai politik.
"Harusnya menteri-menteri di bidang penegakan hukum, Jaksa Agung, termasuk Kapolri harus diberikan kepada independen," kata dia saat ditemui seusai mengisi diskusi di Gado-gado Boplo, Cikini, Jakarta, Sabtu, (3/8).
Menurut Refly, Indonesia membutuhkan penegak-penegak hukum yang netral.
"Kalau diberikan kepada partai politik maka dia bisa menjadi alat bagi partai politiknya. Sudah jadi rahasia umum itu. Seolah-olah di pubik ada kepercayaan bahwa jabatan Jaksa Agung digunakan untuk kepentingan politik," terangnya.
Walaupun secara formal Jaksa Agung berhenti atau mengundurkan diri dari partai politiknya, tapi secara informal pengaruh itu pasti akan tetap ada.
"Begini deh, kalau pengaruh itu tidak ada, kan enggak mungkin Nasdem itu ngotot. Nasdem pasti akan sangat keberatan bila itu tidak diberikan kepada partainya, coba deh tes," pungkas Refly.
Sebelumnya, Partai Nasdem tidak mengelak soal keinginannya mempertahankan posisi Jaksa Agung. Bahkan anggota Dewan Pakar Partai Nasdem, Teuku Taufiqulhadi dengan terang-terang menolak Jaksa Agung diisi dari profesional karena menurutnya masalah Jaksa Agung dalam konteks Indonesia adalah jabatan politik.
