Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) ingin ada perubahan rumusan dalam RUU Keamanan dan Ketahanan Siber yang tengah dibahas di DPR.
Peneliti Elsam, Lintang Setiani menyebut rumusan RUU Kamtansiber yang saat ini disusun parlemen berpotensi menciptakan hukum draconian dan mempertaruhkan demokrasi.
“Memang tingkat urgensinya tinggi, tetapi jangan sampai kita menciptakan hukum draconian dan mempertaruhkan demokrasi yang selama ini sudah dibangun, termasuk di ranah digital,†ujar Lintang dalam keterangam tertulisnya, Jumat (2/8).
Lintang menjelaskan bahwa dari hasil kajian Elsam, RUU Kamtansiber harus fokus pada strategi keamanan siber di Indonesia. Sebab, hukum positif sekarang selalu mencampuradukkan segala hal yang berbau siber.
“Padahal ada perbedaan mendasar pada kejahatan siber dan keamanan siber. Berdasarkan riset dari Elsam, kebijakan terkait keamanan siber seharusnya tindakan atau strategi preventif dalam menjaga jaringan,†jelasnya.
Lebih lanjut, Lintang menjelaskan definisi hukum keamanan dunia maya adalah ditujukan untuk mengarahkan strategi teknis menjaga keamanan dunia maya, termasuk dari suatu serangan atau
cyber attack.
Sementara kebijakan keamanan dunia maya, kata dia, merupakan salah satu strategi dalam mengamankan sistem jaringan komputer, terutama harus ada keseimbangan dengan menempatkan individu atau hak sebagai pusat.
“Jika melihat rumusan RUU Kamtansiber sekarang sangat luas definisinya, bahkan mengatur mengenai konten, dan sebaginya. Harusnya bisa fokus pada strategi bagi Indonesia menghadapi serangan,†demikian Lintang.
