Yasonna Laoly (kemeja putih)/Net
Sebanyak 13 satuan kerja di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di tahun 2018.
Hasilnya, sebanyak 10 satuan kerja berhasil mendapat predikat tersebut. Salah satunya, Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).
Menkumham Yasonna Laoly mengaku bangga dengan capaian Ditjen AHU tersebut. Menurutnya, pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM merupakan program pemerintah untuk percepatan pencapaian pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, serta peningkatan layanan publik.
“Program ini diatur dalam Peraturan Presiden 81/2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi,†tegasnya dalam keteangan tertulis yang diterima, Jumat (2/8).
Upaya mewujudkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dapat ditempuh dengan berbagai cara. Salah satunya, dengan mewujudkan birokrasi digital pada unit pelayanan publik.
Ditjen AHU, sambung menteri dari PDIP itu, telah mempunyai 93 jenis layanan hukum yang terdiri dari 47 layanan pada aplikasi AHU Online, empat layanan semi online dan 43 layanan manual dengan nilai perolehan PNBP pertahunnya Rp 800 miliar.
“Ke depannya Ditjen AHU harus semakin memaksimalkan layanan online dengan membangun sistem terhadap layanan-layanan yang belum online,†tegasnya.
Yasonna turut memuji tingkat kepuasan masyarakat atas layanan Ditjen AHU, pada tahun 2018 yang meningkat. Di mana di tahun 2017 tingkat kepuasan masyarakat di angka 3,45 dari skala 4,00, sementara di tahun 2018 naik menjadi 3,50.
“Birokrasi digital adalah kunci untuk meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah,†jelasnya.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Cahyo R Muzhar menguraikan kunci sukses pihaknya meraih predikat WBK/WBBM. Ada sejumlah program perubahan yang dilaksanakan. Di antaranya manajemen perubahan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja individu.
Kemudian penataan tata laksana untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisiensi, dan terukur.
“Selanjutnya, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik,†pungkasnya.
