Berita

Jokowi-Prabowo/Net

Politik

Kalau Semuanya Jadi Kawan, Lalu Nasib Oposisi Bagaimana?

JUMAT, 02 AGUSTUS 2019 | 16:06 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi, dinamika peta politik Indonesia sangat cepat berubah. Hal itu ditandai dengan pertemuan silahruhmi politik yang dilakukan antar kedua tokoh bangsa yakni Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno dan Ketua Umum Partai Gerindra.
 
"Tidak ada lagi kubu-kubuan yang mengakibatkan polarisasi," ungkap Ketua Umum Vox Point Indonesia Yohanes Handoyo Budhisejati saat berbicara dalam acara diskusi 'Rekonsiliasi Bagi-bagi Jatah' yang digelar Vok Point Indonesia di bilangan Pasar Baru, Jumat (2/8).

Menurut Handoyo, pertemuan para elite politik harus dimaknai secara bijak. "Rakyat teredukasi yang sebelumnya seperti Tom & Jerry, dengan pertemuan tokoh itu kita belajar bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sportif," katanya.


Tidak lama setelah pertemuan Jokowi dan Prabowo, partai-partai pendukung Jokowi tanpa dihadiri PDIP mengadakan pertemuan tandingan di Gondangdia yang memberikan sinyal-sinyal manuver. Beberapa hari kemudian ada pertemuan yang bersamaan antara Mega-Prabowo di Teuku Umar sedangkan Surya Paloh menjamu Anies Baswedan di Kantor DPP Nasdem.

Menanggapi hal itu, Handoyo melihat pertemuan tersebut biasa-biasa saja. "Vox gak melihat adanya kepentingan karena agenda politik, tapi kita melihat itu juga mengajak untuk pendinganan suasana," jawabnya.

Lalu timbul pertanyaan, kalau semuanya menjadi kawan lalu nasib oposisi bagaimana?

Terkait hal itu Handoyo mengatakan masuknya Gerindra dipandang bukan sebagai sesuatu yang salah.
"Kalau pemerintahannya sudah baik apakah masih perlu oposisi?" tanya balik Handoyo.

"Rakyat bukan lagi menghendaki oposisi ataupun pendukung, kalau ditanya dimana-mana jawabnya adalah ingin Indonesia yang lebih baik. Kesempatan kerja, harga stabil, kesempatan usaha terbuka, pendidikan dan
hidup yang layak. kalau itu sudah menjadi tujuannya, untuk apa lagi bicara oposisi," pungkasnya.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

UPDATE

Polri Didesak Usut Donatur Penyebar Hoaks Kerusuhan Agustus

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:47

Zelensky Klaim 50 Ribu Tentara Korut Sedang Dalam Perjalanan ke Rusia

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:24

Ekonomi Indonesia Mustahil Saingi Vietnam jika Abaikan Sektor Luar Negeri

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:23

Rezim Hubungan Industrial Maritim Indonesia Belum Terintegrasi

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:14

KPK Kuliti Ahmad Dedi Usut Dugaan Pengaturan Jalur Merah-Hijau Impor Blueray

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:51

Iran Waspadai Pakta Pertahanan Mekkah Bentukan Turki, Saudi, dan Pakistan

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:29

Kejari Tanjung Perak Bantah Isu Pemerasan 6 Eks Pejabat Pelindo dan APBS

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:36

Penguatan Kopdes Merah Putih Kunci Kemandirian Ekonomi Papua

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:08

Turki Tegaskan Pakta Pertahanan Mekkah Dibentuk Bukan untuk Hadapi Iran

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:53

Usai Putusan MK, Siaga 98 Dorong Penataan BGN Lewat Perpres Baru

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:36

Selengkapnya