Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo mengalami banyak persoalan yang terjadi, mulai dari kasus korupsi hingga defisit di beberapa perusahaan BUMN.
Berkaitan itu, Presiden Jokowi didesak untuk segera mengganti Menteri BUMN, Rini Soemarno tidak perlu menunggu masa jabatan kabinet habis.
Sekretaris Jenderal Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Satyo Purwanto mengatakan, Menteri BUMN menurutnya memiliki dua wajah yang berbeda di dalam satu jabatannya. Pertama sebagai tangan pemerintah dan yang kedua ialah sebagai CEO anak perusahaan yang dinaungi BUMN.
"Menteri BUMN ada dua wajah ya, satunya sebagai kepanjangan tangannya pemerintah sebagai pemangku kepentingan, regulator, satu (lagi) dia juga seperti badan usaha yang memiliki anak usaha banyak ya," ucap Satyo Purwanto kepada
Kantor Berita RMOL, Kamis (1/8).
Menurut Satyo, Rini Soemarno bagus ketika mengelola BUMN sebagai CEO. "Rini dalam manajerial pada saat dia berperan sebagai CEO layaknya sebuah perusahaan dalam berwajah yang lain dari menteri BUMN dia bagus gitu, karena dia memang matang di manajerial," jelasnya.
Namun disaat berperan sebagai menteri, Rini Soemarno dinilai banyak kegagalan yang terjadi disaat memimpin. "Tapi ketika dia sebagai regulator, nah ini banyak bolongnya dia, banyak failnya dia," katanya.
Sehingga, Satyo mengaku tidak heran ketika BUMN memiliki banyak kasus yang terjadi hingga saat ini. Mulai dari kerugian hingga kasus korupsi.
"Makanya tidak heran banyak kasus di BUMN, yang diakibatkan dia tidak sanggup menterjemahkan, melakukan antisipasi terhadap peluang-peluang terjadinya penyimpangan-penyimpanhan, macam-macamlah mulai dari kewenangan, korupsi dan lain-lain. Disitulah dia (Rini) gagal," paparnya.
Dengan demikian, Presiden Jokowi seharusnya dapat menilai dan segera mengganti Menteri BUMN untuk mengelola aset negara dengan baik.
Desakan untuk segera diganti dikarenakan, kata Satyo, sebuah perusahaan selalu bergerak setiap hari. Sehingga ketika semakin lama digantinya menteri akan semakin banyak persoalan yang akan terjadi.
"Saya rasa sih lebih bagus hari ini juga ya, karena kan pengelolaan aset negara ditangan BUMN itu bergeraknya hitungannya hari gitu, kalau ditunggu sampai beberapa bulan semakin parah," terangnya.
"Belum (ketika) menteri baru (harus) melakukan Konsolidasi organisasi lagi, penyamaan visi ya macam-macamlah. Prosesnya lama bisa 3 bulan, 6 bulan. Harus sesegera mungkin kalau memang itu ada pergantian ya harus segera mungkin," tegasnya.
Menurutnya, pengganti Rini nantinya haruslah seseorang yang memiliki kemampuan di dalam dua wajah tersebut sebagai menteri dan juga sebagai CEO anak perusahaan BUMN.
