Berita

Advokat FAMI/Istimewa

Bisnis

Diduga Bersekongkol Bikin Tarif Pesawat Mahal, Garuda Dan Lion Dilaporkan Ke KPPU

KAMIS, 01 AGUSTUS 2019 | 18:18 WIB | LAPORAN: AZAIRUS ADLU

Lima maskapai penerbangan, Garuda Indonesia, Lion Air, Sriwijaya Air, Citilink dan Batik Air yang tergabung dalam Garuda Indonesia Grup dan Lion Air Grup dilaporkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena diduga bersekongkol dalam menentukan tarif pesawat mahal.

Pelapor adalah ratusan advokat yang tergabung dalam Forum Advokat Muda Indonesia (FAMI) yang menuding mahalnya tiket pesawat saat ini sudah di luar batas kewajaran.

Ketua Umum FAMI, Zenuri Makhrodji, mengatakan, harga tiket pesawat yang mehal membuat banyak masyarakat mengeluh, bahkan, kata Zenuri, tidak hanya masyarakat, perusahaan-perusahaan juga merasa dirugikan atas tidak wajarnya harga tiket penerbangan.


"Tidak hanya itu kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) juga merasa terbebani atas naiknya tiket pesawat," katanya dalam keterangann persnya, Kamis (1/8).

Salah seorang Anggota FAMI, Saiful Anam, menambahkan, laporan yang mereka kirimkan ke KPPU adalah wujud dari pengabdian kepada masyarakat.

Situasi yang berkembang terkait harga tiket pesawat, menurutnya sangat aneh. Meskipun sudah dikeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan 20/2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Layanan Kelas Ekonomi dan Keputusan Menteri Perhubungan 72/2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, pada kenyataannya maskapai tidak menaati bahkan membangkang terhadap kebijakan tersebut.

“Masih banyak tiket pesawat yang mahal melebihi batas atas yang telah ditentukan oleh pemerintah,” kata Anam.

Masih menurut Anam, problem mendasar mengapa harga tiket pesawat mahal adalah monopoli jasa penerbangan oleh kedua operator besar, Garuda Indonesia Group dan Lion Air Group.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Hubungan Industrial Harmonis Fondasi Penting Tingkatkan Kinerja Pelindo

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:45

Kemhan Renovasi Sekretariat LVRI dan Bedah Rumah Veteran di 19 Provinsi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:22

Seribu Lebih Ponpes Kini Bisa Kelola Dapur MBG

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:45

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Polisi Tangkap Dua Orang Penghasut di Medsos terkait Pernyataan Prabowo soal Nuklir Iran

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:08

Pengusaha Nasional Didorong jadi Pilar Kedaulatan Ekonomi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:55

IDCPC sebagai Instrumen Soft Power Diplomacy China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:35

Rencana Purbaya Kuasai Saham Whoosh Sudah Sampai ke Pemerintah China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:15

BGN Bidik Percepatan Pembangunan SPPG di Wilayah 3T

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:54

Perbankan Harus Beri Karpet Merah UMKM agar Naik Kelas

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:28

Selengkapnya