Belanda dan Swiss menangguhkan pemberian dana ke badan PBB untuk para pengungsi Palestina, UNRWA pasca muncul sebuah laporan etika yang mengungkapkan dugaan salah urus dan penyalahgunaan wewenang di tingkat tertinggi badan tersebut.
Temuan-temuan dalam laporan internal itu pertama kali diterbitkan oleh Al Jazeera pada hari Senin (29/7). Salah urus yang diduga terjadi di dalam UNRWA termasuk tuduhan pelanggaran, nepotisme dan diskriminasi.
Laporan itu sebenarnya telah dikirim ke Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada bulan Desember tahun lalu dan penyelidikan telah diluncurkan.
Menurut sumber anonim yang mengetahui masalah tersebut, seperti dimuat
Al Jazeera (Rabu, 31/7), para penyelidik PBB kemudian mengunjungi kantor UNRWA di Yerusalem dan Amman untuk mengumpulkan informasi terkait tuduhan itu.
Sementara itu, Kemementerian Kerjasama Pembangunan Belanda dalam sebuah pernyataan mengatakan, negaranya telah menyatakan keprihatinan kepada PBB di New York dan kepada UNRWA serta meminta klarifikasi atas laporan itu.
"Belanda juga sedang berkonsultasi dengan donor lain," bunyi pernyataan yang sama. Pernyataan itu menambahkan bahwa Menteri Kerjasama Pembangunan Belanda Sigrid Kaag, ingin mendengar langkah-langkah apa yang akan diambil PBB berdasarkan hasil penyelidikan.
"Menteri Kaag telah memutuskan untuk menunda kontribusi tahun ini (13 juta euro) hingga kami menerima tanggapan yang memuaskan dari PBB di New York," tambah pernyataan itu.
"Keputusan ini sejalan dengan bagaimana Belanda telah berurusan dengan organisasi lain ketika penyelidikan telah dilakukan, seperti baru-baru ini dengan UNEP dan UNAIDS. Belanda berharap situasinya akan diselesaikan dengan cepat, karena UNRWA memiliki mandat kemanusiaan yang penting untuk dipenuhi," sambung pernyataan yang sama.
Sementara itu, dalam pernyataan berbeda, Kementerian luar negeri Swiss mengatakan telah memberikan kontribusi tahunan sebesar 22,3 juta franc Swiss untuk UNRWA.
Tetapi Swiss memutuskan untuk menangguhkan kontribusi tambahan kepada UNRWA sambil menunggu temuan para penyelidik PBB yang memeriksa laporan etika.
