Berita

Komisioner KPU Pramono Ubaid saat hadir di acara Kode Inisiatif/RMOL

Politik

KPU: Masyarakat Belum Percaya Pemilihan Elektronik

RABU, 31 JULI 2019 | 14:39 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pastikan siap laksanakan penghitungan suara eletronik dalam Pilkada serentak 2020. Setidaknya, jika dilihat dari sisi kesiapan teknologi.

Begitu dikatakan Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi dalam diskusi media di Kantor Kode Inisiatif, Tebet, Jakarta, Rabu (31/7).

Persolan yang harus diselesaikan jika hitung eletronik itu diterapkan, kata Pramono, adalah soal bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa dengan hitung digital adalah perkembangan teknologi yang harus diterima dan hasilnya sama akuratnya dengan hitung manual.


"Orang masih belum percaya kalau orang memberikan suara secara elektronik itu akan dihitung dengan pas," ujar Pramono.

Pramono mencontohkan dua kasus yang berkaitan dengan perkembangan teknologi. Yaitu, penggunaan teknologi nuklir dan pengalihan teller bank menjadi mobile banking.

"Dari sisi potensi ketidak percayaan masyarakat, sebagian publik ini persis sama dengan pembangkit listrik tenaga nuklir. Secara teknologi kita akan sangat mampu (menerapkan) tapi orang-orang menolak karena ini bahaya radiasi," jelasnya.

"Kita untuk beberapa hal sudah percaya pada sistem elektronik. Kita sekarang kirim duit sudah dengan internet banking. Dia percaya kalau dikirim lewat HP-nya itu akan sampai ke anaknya dengan sejumlah itu," imbuhnya.

Sehingga, sambung Pramono, pekerjaan bersama diantara elemen masyarakat untuk menyadarkan masyarakat lainnya bahwa penghitungan suara eletronik merupakan pengembangan teknologi yang harus diterima dan dijalani.

"Bahwa kemajuan teknologi ini harus kita hadapi dan kita adopsi," demikian Pramono.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya