Berita

Boris Johnson hadapi penolakan 3 negara Inggris Raya yang menolak Brexit/Net

Dunia

Canangkan 'No-Deal Brexit', Sebelum Uni Eropa Boris Harus Taklukkan Dulu Inggris Raya

RABU, 31 JULI 2019 | 11:57 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Inggris selambat-lambatnya harus meninggalkan Uni Eropa pada 31 Oktober 2019. Begitulah janji Boris Johnson, Perdana Menteri Inggris baru saat pidato pertamanya pada minggu lalu.

Untuk memenuhi janjinya itu, Johnson langsung mengeluarkan gebrakan-gebrakan baru. Seperti membuat kabinet pro-Brexit hingga strategi 'No-Deal' yang ia perkenalkan baru-baru ini. Strategi 'No-Deal' alias program tanpa kesepakatan ini merupakan cara Johnson apabila Uni Eropa tidak mengindahkan permintaan Inggris untuk keluar.

Kendati demikian, tampaknya bukan Uni Eropa saja yang akan menjadi sandungan sang Perdana Menteri. Sebab, negara-negara Inggris Raya lain mayoritas menolak Brexit. Seperti Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara yang masih harus ditaklukkan oleh Johnson.


Skotlandia bahkan tak hanya menolak Brexit. Mereka justru akan mengeluarkan kembali referendum untuk keluar dari Inggris Raya. Selain itu, Johnson juga harus mempersiapkan diri ketika mendapatkan penolakan dari Irlandia Utara dan Wales.

Seperti yang diberitakan oleh Politico pada Rabu (31/7), Johnson direncanakan akan bertemu dengan lima petinggi dari berbagai partai pada hari ini. Diketahui para petinggi partai di Irlandia Utara sudah sangat ingin menyatakan penolakannya langsung ketika Johnson tiba.

Sebelumnya, Selasa (30/7), Johnson telah bertemu dengan Perdana Menteri Irlandia Utara, Leo Varadkar, yang juga menolak adanya negosiasi lebih lanjut.
Untuk menarik perhatian warga Inggris Raya, Johnson bahkan mengeluarkan tawaran investasi senilai 300 juta poundsterling untuk Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Namun tampaknya hal tersebut tidak dapat mengubah pilihan ketiga negara kecil ini untuk terus bersama Uni Eropa. Bukan mengikuti langkah Inggris untuk Brexit.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya