Berita

Boris Johnson hadapi penolakan 3 negara Inggris Raya yang menolak Brexit/Net

Dunia

Canangkan 'No-Deal Brexit', Sebelum Uni Eropa Boris Harus Taklukkan Dulu Inggris Raya

RABU, 31 JULI 2019 | 11:57 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Inggris selambat-lambatnya harus meninggalkan Uni Eropa pada 31 Oktober 2019. Begitulah janji Boris Johnson, Perdana Menteri Inggris baru saat pidato pertamanya pada minggu lalu.

Untuk memenuhi janjinya itu, Johnson langsung mengeluarkan gebrakan-gebrakan baru. Seperti membuat kabinet pro-Brexit hingga strategi 'No-Deal' yang ia perkenalkan baru-baru ini. Strategi 'No-Deal' alias program tanpa kesepakatan ini merupakan cara Johnson apabila Uni Eropa tidak mengindahkan permintaan Inggris untuk keluar.

Kendati demikian, tampaknya bukan Uni Eropa saja yang akan menjadi sandungan sang Perdana Menteri. Sebab, negara-negara Inggris Raya lain mayoritas menolak Brexit. Seperti Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara yang masih harus ditaklukkan oleh Johnson.


Skotlandia bahkan tak hanya menolak Brexit. Mereka justru akan mengeluarkan kembali referendum untuk keluar dari Inggris Raya. Selain itu, Johnson juga harus mempersiapkan diri ketika mendapatkan penolakan dari Irlandia Utara dan Wales.

Seperti yang diberitakan oleh Politico pada Rabu (31/7), Johnson direncanakan akan bertemu dengan lima petinggi dari berbagai partai pada hari ini. Diketahui para petinggi partai di Irlandia Utara sudah sangat ingin menyatakan penolakannya langsung ketika Johnson tiba.

Sebelumnya, Selasa (30/7), Johnson telah bertemu dengan Perdana Menteri Irlandia Utara, Leo Varadkar, yang juga menolak adanya negosiasi lebih lanjut.
Untuk menarik perhatian warga Inggris Raya, Johnson bahkan mengeluarkan tawaran investasi senilai 300 juta poundsterling untuk Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Namun tampaknya hal tersebut tidak dapat mengubah pilihan ketiga negara kecil ini untuk terus bersama Uni Eropa. Bukan mengikuti langkah Inggris untuk Brexit.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya