Disinggung JK, KPK Akui PR Pemberantasan Korupsi Masih Banyak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui bahwa upaya pemberantasan korupsi mesti melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat dan penyelenggara negara.

Begitu kata Jurubicara KPK Febri Diansyah menjawab pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menilai KPK belum optimal dalam memberantas korupsi. Pernyataan JK itu berkaca dari Bupati Kudus M Tamzil yang kembali terjerat kasus korupsi.

"KPK berkomitmen untuk melakukan penindakan sekaligus pencegahan korupsi. Pencegahan tidak akan berhasil kalau misalnya ada komitmen dari unsur pimpinan instansi, kementerian, atau unsur pimpinan di daerah (penyelenggara negara)," kata Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (31/7).

Dia mengakui masih banyak pekerjaan rumah dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebab, pemberantasan korupsi bukan hanya menyoal penindakan dengan menjaring para penyelenggara negara yang diduga melakukan tindakan koruptif, melainkan juga pencegahan.

"Jadi pencegahan itu bukan untuk mereka yang sudah melakukan, tetapi untuk mereka yang belum melakukan korupsi," demikian Febri.

Bagi JK, operasi tangkap tangan terhadap Bupati Kudus Muhammad Tamzil merupakan indikator bahwa KPK belum berhasil memberantas korupsi. Ini lantaran Tamzil yang merupakan residivis korupsi kembali melakukan tindakan yang sama.

"Kita belum berhasil, semua institusi kita, pemerintah, KPK, belum berhasil betul untuk menekan atau menyelesaikan masalah-masalah korupsi ini dan ternyata pejabat yang belum insyaf begitu," katanya.