Berita

Teror bom Minggu Paskah di Sri Lanka/Net

Dunia

Pariwisata Lesu, Sri Lanka Segera Tawarkan Visa Kedatangan Gratis Untuk Turis Asing

RABU, 31 JULI 2019 | 06:58 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Sri Lanka berbenah untuk memikat kembali wisatawan asing agar mau mau berkunjung ke negara itu, pasca teror bom Minggu Paskah bulan April lalu.

Salah satu gebrakan yang dilakukan adalah menawarkan visa pariwisata gratis pada saat kedatangan kepada warga dari hampir 50 negara di dunia.

Merujuk pada sebuah dokumen pemerintah (Selasa, 30/7), kabinet telah setuju untuk membatalkan visa turis, yang biasanya bernilai 20 dolar AS hingga 40 dolar AS dan diterapkan secara online atau di kedutaan dan konsulat Sri Lanka.


Entri bebas visa akan tersedia untuk 48 negara, termasuk China, India, dan Inggris.

"Tawaran itu akan tetap berlangsung selama enam bulan dan pemerintah akan menilai hilangnya pendapatan dari visa setelah enam bulan," kata seorang pejabat di Kementerian Pengembangan Pariwisata anonim kepada Reuters.

Menteri Pengembangan Pariwisata John Amaratunga mengkonfirmasi langkah itu. Dia menambahkan bahwa dia mengharapkan langkah itu dapat meningkatkan kedatangan wisatawan asing. Namun dia menolak untuk memberikan rincian.

Diketahui bahwa pariwisata adalah sumber pemasukan terbesar ketiga dan paling cepat berkembang di Sri Lanka tahun lalu, setelah pengiriman uang pribadi dan ekspor tekstil dan garmen. Sektor pariwisata menyumbang hampir 4,4 miliar dolar AS atau 4,9 persen dari produk domestik bruto pada tahun 2018.

Namun sektor itu terganggu pasca teror bom 21 April lalu di gereja-gereja dan hotel-hotel mewah di Sri Lanka. Serangan itu menewaskan lebih dari 250 orang, termasuk 42 warga negara asing.

Beberapa negara kemudian mengeluarkan peringatan perjalanan, yang merusak industri pariwisata Sri Lanka.

Kedatangan pengunjung asing pada Mei lalu saja turun 70,8 persen, atau terendah sejak akhir perang saudara Sri Lanka satu dekade lalu.

Sementara itu, lalu lintas turis untuk paruh pertama tahun ini turun 13,4 persen.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya