Berita

Joko Widodo/Net

Politik

Lieus Sungkharisma Sesalkan Pernyataan Presiden Jokowi Soal FPI

SELASA, 30 JULI 2019 | 20:57 WIB | LAPORAN: AZAIRUS ADLU

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang membuka kemungkinan tidak memperpanjang izin Front Pembela Islam (FPI), menuai banyak reaksi.

Salah seorang yang menyesalkan pernyataan Jokowi itu adalah Koordinator Forum rakyat, Lieus Sungkharisma.

Menurut Lieus, pernyataan presiden yang disampaikan dalam wawancara dengan Associated Press (AP) sangat tidak bijaksana di tengah suasana kehidupan politik dalam negeri yang mulai kondusif pasca Pilpres.
 
“Pernyataan Presiden itu sangat gegabah tanpa melihat aksi-aksi sosial dan peran aktif FPI dalam menjalankan amar maruf nahi munkar selama ini,” kata Lieus, Selasa (30/7).

Menurut Lieus, pernyataan Jokowi terlalu prematur untuk diucapkan oleh seorang kepala negara. Jokowi dinilai gegabah tanpa sebelumnya mencoba melihat lebih objektif kiprah FPI selama ini.

"Saya berkeyakinan, hal itu disebabkan Pak Jokowi tidak memahami FPI secara utuh,” ujar Lieus.
 
Lagi pula, tambah Lieus, di era reformasi ini tidak ada kewajiban Ormas untuk memiliki ijin atau mendaftar ke pemerintah. “Ini menjadi sangat politis. Sebab putusan MK sudah menyatakan negara menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul setiap warga negara. MK menyebut pendaftaran organisasi bersifat sukarela,” tuturnya.
 
Ia berpandangan, selama ini FPI tidak pernah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan keamanan dan ideologi negara.

“Jadi apa urgensinya Pak Jokowi melontarkan pernyataan tersebut kecuali untuk tujuan politis,” ujarnya.

Ia menambahkan secara aturan hukum dalam UU Ormas, tidak ada nomenklatur soal izin itu.

“Keputusan MK Nomor 82 Tahun 2013 telah menyatakan pendaftaran organisasi adalah bersifat sukarela," katanya.

Menurut Lieus, pernyataan Jokowi karena tidak memperoleh informasi yang utuh tentang FPI. Karena itu, Lieus menyarankan agar Presiden Jokowi mengundang FPI untuk berdialog.

“Lebih baik Presiden Jokowi mengundang FPI untuk berdialog. Seperti halnya dengan sejumlah ormas lain. Jadi semuanya bisa clear dan tidak menimbulkan keresahan baru. Tak baik juga bagi negeri ini bila Presiden terus menerus melontarkan pernyataan yang membuat rakyatnya jadi resah,” demikian Lieus.

Populer

Besar Kemungkinan Bahlil Diperintah Jokowi Larang Pengecer Jual LPG 3 Kg

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:41

Jokowi Kena Karma Mengolok-olok SBY-Hambalang

Jumat, 07 Februari 2025 | 16:45

Alfiansyah Komeng Harus Dipecat

Jumat, 07 Februari 2025 | 18:05

Prabowo Harus Pecat Bahlil Imbas Bikin Gaduh LPG 3 Kg

Senin, 03 Februari 2025 | 15:45

Bahlil Gembosi Wibawa Prabowo Lewat Kebijakan LPG

Senin, 03 Februari 2025 | 13:49

Pengamat: Bahlil Sengaja Bikin Skenario agar Rakyat Benci Prabowo

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:20

Komjen Dedi Ultimatum, Jangan Lagi Ada Anggapan Masuk Polisi Bayar!

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:12

UPDATE

Prabowo-Erdogan Saksikan Penandatanganan 12 MoU Kerja Sama

Rabu, 12 Februari 2025 | 15:35

Prabowo Tanggung Beban Utang Jokowi, Pemerintahan Jadi Korban Efisiensi Anggaran

Rabu, 12 Februari 2025 | 15:34

KPK Jangan Jadi Alat Kepentingan dalam Kasus Hasto

Rabu, 12 Februari 2025 | 15:32

Volume Transaksi AgenBRILink Tembus Rp1.583 Triliun per Akhir 2024

Rabu, 12 Februari 2025 | 15:09

Bertemu Erdogan, Prabowo Tekankan Penguatan Kemitraan Ekonomi

Rabu, 12 Februari 2025 | 14:58

Mandiri Investment Forum 2025, Strategi Investasi dan Inovasi untuk Pertumbuhan Ekonomi

Rabu, 12 Februari 2025 | 14:53

Ketua Komisi VII Pastikan Tak Ada Kontributor dan Karyawan TVRI-RRI yang Dirumahkan

Rabu, 12 Februari 2025 | 14:51

Anggaran KPU Dipangkas Hampir Rp 1 Triliun

Rabu, 12 Februari 2025 | 14:40

Efisiensi Anggaran Prabowo Dinilai Tepat, Pengamat: Penyusunan Selama Ini Ugal-ugalan

Rabu, 12 Februari 2025 | 14:35

Singgung Efisiensi, Hasto Minta Kepala Daerah PDIP Tak Berpikir Anggaran Dulu

Rabu, 12 Februari 2025 | 14:31

Selengkapnya