Berita

Joko Widodo/Net

Politik

Lieus Sungkharisma Sesalkan Pernyataan Presiden Jokowi Soal FPI

SELASA, 30 JULI 2019 | 20:57 WIB | LAPORAN: AZAIRUS ADLU

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang membuka kemungkinan tidak memperpanjang izin Front Pembela Islam (FPI), menuai banyak reaksi.

Salah seorang yang menyesalkan pernyataan Jokowi itu adalah Koordinator Forum rakyat, Lieus Sungkharisma.

Menurut Lieus, pernyataan presiden yang disampaikan dalam wawancara dengan Associated Press (AP) sangat tidak bijaksana di tengah suasana kehidupan politik dalam negeri yang mulai kondusif pasca Pilpres.
 

 
“Pernyataan Presiden itu sangat gegabah tanpa melihat aksi-aksi sosial dan peran aktif FPI dalam menjalankan amar maruf nahi munkar selama ini,” kata Lieus, Selasa (30/7).

Menurut Lieus, pernyataan Jokowi terlalu prematur untuk diucapkan oleh seorang kepala negara. Jokowi dinilai gegabah tanpa sebelumnya mencoba melihat lebih objektif kiprah FPI selama ini.

"Saya berkeyakinan, hal itu disebabkan Pak Jokowi tidak memahami FPI secara utuh,” ujar Lieus.
 
Lagi pula, tambah Lieus, di era reformasi ini tidak ada kewajiban Ormas untuk memiliki ijin atau mendaftar ke pemerintah. “Ini menjadi sangat politis. Sebab putusan MK sudah menyatakan negara menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul setiap warga negara. MK menyebut pendaftaran organisasi bersifat sukarela,” tuturnya.
 
Ia berpandangan, selama ini FPI tidak pernah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan keamanan dan ideologi negara.

“Jadi apa urgensinya Pak Jokowi melontarkan pernyataan tersebut kecuali untuk tujuan politis,” ujarnya.

Ia menambahkan secara aturan hukum dalam UU Ormas, tidak ada nomenklatur soal izin itu.

“Keputusan MK Nomor 82 Tahun 2013 telah menyatakan pendaftaran organisasi adalah bersifat sukarela," katanya.

Menurut Lieus, pernyataan Jokowi karena tidak memperoleh informasi yang utuh tentang FPI. Karena itu, Lieus menyarankan agar Presiden Jokowi mengundang FPI untuk berdialog.

“Lebih baik Presiden Jokowi mengundang FPI untuk berdialog. Seperti halnya dengan sejumlah ormas lain. Jadi semuanya bisa clear dan tidak menimbulkan keresahan baru. Tak baik juga bagi negeri ini bila Presiden terus menerus melontarkan pernyataan yang membuat rakyatnya jadi resah,” demikian Lieus.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya