Berita

Danau Toba/Net

Nusantara

Jokowi Ancam Ganti Investor Yang Lambat Bangun Kawasan Wisata Danau Toba

SELASA, 30 JULI 2019 | 16:26 WIB | LAPORAN: AZAIRUS ADLU

Presiden Joko Widodo meminta Badan Otorita Danau Toba untuk mendesak investor agar segera memulai pembangunan kawasan wisata di sekitar Danau Toba.

Jika investor masih ragu membangun kawasan tersebut, Presiden memerintahkan Badan Otorita untuk mengganti investornya.

“Kalau ini sudah mulai, investornya nggak mulai-mulai stop ganti. Saya sekarang memang harus tegas-tegas gitu. Kalau ndak kapan mulai? Tempat yang sangat bagus seperti ini gampang dicari investor,” kata Jokowi, seperti dikutip dari laman Setkab, Selasa (30/7).


Menurut Jokowi, ada 386 hektar luas tanah di kawasan wisata Danau Toba yang sudah clear, sudah dipegang Badan Orotita Danau Toba. Karena itu, ia minta secepatnya dimulai, baik itu yang tanggung jawab pemerintah, infrastruktur jalan, dan lain-lain.

Nantinya, Jokowi, di tempat tersebut akan ada hotel bintang 4, bintang 5, resort, dan juga padang golf.

“Tetapi yang jelas ini untuk MICE, meeting, wisatanya juga komplit, wisata air ada, wisata alam ada, air terjun ada, wisata religi ada. Sudah komplit,” ujarnya.

Pemerintah, lanjut Presiden, akan menyelesaikan dulu yang di Tobasa seluas 386 ha, sebelum nantinya pindah ke Humbang Hasundutan yang masih ada lagi 533 ha.

“Sana lagi breg, rampung lagi. Sekarang memang kerjanya seperti itu, kerja barengan, terintegrasi pusat, provinsi, daerah, bagi-bagi. Tadi malam sudah kita bagi semuanya,” kata Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, nantinya pembangunan kawasan wisata Danau Toba akan berdampak positif pada perekonomian warga di kawasan.

“Kalau banyak hotel di sini pasti dong, sayur masuk hotel, buah masuk hotel, singkong masuk hotel, jagung masuk hotel, kentang masuk hotel, lapangan kerja terbuka, barang-barang kerajinan di sini yang banyak sekali, tenun, ulos, handicraft, semuanya, kopinya nggak usah dijual di luar, pakai sendiri di sini,” demikian Presiden.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Hubungan Industrial Harmonis Fondasi Penting Tingkatkan Kinerja Pelindo

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:45

Kemhan Renovasi Sekretariat LVRI dan Bedah Rumah Veteran di 19 Provinsi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:22

Seribu Lebih Ponpes Kini Bisa Kelola Dapur MBG

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:45

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Polisi Tangkap Dua Orang Penghasut di Medsos terkait Pernyataan Prabowo soal Nuklir Iran

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:08

Pengusaha Nasional Didorong jadi Pilar Kedaulatan Ekonomi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:55

IDCPC sebagai Instrumen Soft Power Diplomacy China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:35

Rencana Purbaya Kuasai Saham Whoosh Sudah Sampai ke Pemerintah China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:15

BGN Bidik Percepatan Pembangunan SPPG di Wilayah 3T

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:54

Perbankan Harus Beri Karpet Merah UMKM agar Naik Kelas

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:28

Selengkapnya