Berita

Danau Toba/Net

Nusantara

Jokowi Ancam Ganti Investor Yang Lambat Bangun Kawasan Wisata Danau Toba

SELASA, 30 JULI 2019 | 16:26 WIB | LAPORAN: AZAIRUS ADLU

Presiden Joko Widodo meminta Badan Otorita Danau Toba untuk mendesak investor agar segera memulai pembangunan kawasan wisata di sekitar Danau Toba.

Jika investor masih ragu membangun kawasan tersebut, Presiden memerintahkan Badan Otorita untuk mengganti investornya.

“Kalau ini sudah mulai, investornya nggak mulai-mulai stop ganti. Saya sekarang memang harus tegas-tegas gitu. Kalau ndak kapan mulai? Tempat yang sangat bagus seperti ini gampang dicari investor,” kata Jokowi, seperti dikutip dari laman Setkab, Selasa (30/7).


Menurut Jokowi, ada 386 hektar luas tanah di kawasan wisata Danau Toba yang sudah clear, sudah dipegang Badan Orotita Danau Toba. Karena itu, ia minta secepatnya dimulai, baik itu yang tanggung jawab pemerintah, infrastruktur jalan, dan lain-lain.

Nantinya, Jokowi, di tempat tersebut akan ada hotel bintang 4, bintang 5, resort, dan juga padang golf.

“Tetapi yang jelas ini untuk MICE, meeting, wisatanya juga komplit, wisata air ada, wisata alam ada, air terjun ada, wisata religi ada. Sudah komplit,” ujarnya.

Pemerintah, lanjut Presiden, akan menyelesaikan dulu yang di Tobasa seluas 386 ha, sebelum nantinya pindah ke Humbang Hasundutan yang masih ada lagi 533 ha.

“Sana lagi breg, rampung lagi. Sekarang memang kerjanya seperti itu, kerja barengan, terintegrasi pusat, provinsi, daerah, bagi-bagi. Tadi malam sudah kita bagi semuanya,” kata Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, nantinya pembangunan kawasan wisata Danau Toba akan berdampak positif pada perekonomian warga di kawasan.

“Kalau banyak hotel di sini pasti dong, sayur masuk hotel, buah masuk hotel, singkong masuk hotel, jagung masuk hotel, kentang masuk hotel, lapangan kerja terbuka, barang-barang kerajinan di sini yang banyak sekali, tenun, ulos, handicraft, semuanya, kopinya nggak usah dijual di luar, pakai sendiri di sini,” demikian Presiden.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya