Berita

Gerindra gabung Koalisi, langkah Jokowi bisa dimudahkan/Net

Politik

Ini Keuntungan Yang Bisa Didapat Jokowi Saat Gerindra Jadi Gabung Ke Koalisi

MINGGU, 28 JULI 2019 | 09:52 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Sinyal bergabungnya Partai Gerindra ke dalam koalisi partai pendukung Joko Widodo semakin kuat. Tentu saja, ada keuntungan yang bisa didapat Jokowi dengan mengajak Gerindra gabung dengan koalisi.

Partai Gerindra belakangan memang semakin santer disebut-sebut akan bergabung dan ambil bagian dalam koalisi pendukung Presiden Joko Widodo di Kabinet Kerja jilid II.

Sinyal ini semakin kuat setelah Jokowi bertemu Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto di Stasiun MRT Senayan, dua pekan silam.


Usai pertemuan itu, Prabowo menyambangi kediaman Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri. Seperti diketahui, Megawati adalah pendukung utama Jokowi.

Menurut pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago, manuver yang dilakukan para elite politik ini melahirkan sejumlah pertanyaan. Terutama karena koalisi pemerintah saat ini sudah cukup besar dan bahkan memegang kendali mayoritas suara di Parlemen.

"Untuk apa sih Pak Jokowi harus menambah koalisi lagi? Itu menjadi pertanyaan dasar," ujar Pangi kepada Kantor Berita RMOL, Minggu (28/7).

Pangi pun mencoba menganalisis. Dia menyebut tidak mungkin Jokowi dengan koalisinya mengajak Partai Gerindra untuk bergabung, tanpa mempertimbangkan untung dan rugi.

Penilaian Pangi, ada satu keuntungan yang bisa didapat Jokowi dan koalisinya jika Gerindra bergabung. Saat Gerindra gabung, semua kebijakan Jokowi di pemerintahan akan berjalan mulus untuk mendapat persetujuan dari Parlemen.

"Supaya tidak diganggu, tidak direcoki. Supaya pemerintahan ini berjalan dengan mulus di Parlemen," tukasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya