Berita

Ilustrasi Uighur di China/Net

Dunia

Setelah Muslim Uighur, Pemerintah China Kini Hitung Warga Yang Beragama Kristen

SABTU, 27 JULI 2019 | 04:41 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintah China kembali melakukan kontroversi. Setelah sebelumnya mendiskriminasi dan genosida secara perlahan terhadap muslim di Uighur, kini Pemerintah Pusat China memerintahkan pemerintah daerahnya untuk memonitor dan menghitung jumlah penduduk yang memiliki keyakinan Kristen.

Seperti yang dilansir oleh Premier, Jumat (26/7), pemerintah lokal diperintah untuk melaporkan hasil monitor terhadap warga Kristen di China sebanyak dua kali sehari.

"Ini seperti hidup kami terancam. Setelah melaporkan seseorang, kami (pemerintah lokal) harus membatasi pergerakan mereka dan melaporkan situasi mereka setiap hari", ujar pemerintah lokal di sana.


Tindakan ini seakan mencerminkan sikap China yang tak mengindahkan hak asasi manusia terhadap warganya. Terlebih, dalam beberapa bulan terakhir Partai Komunis China mulai menindak dan memonitor warga yang percaya kepada Tuhan.

Pemerintah lokal di Henan juga membenarkan hal ini. Dikatakan, setiap hari pemerintah bertanya tentang kepercayaan kepada warganya.

Bahkan jika dalam laporan Pemda tak ada satupun warga beragama Kristen, maka laporan tersebut dianggap pemerintah pusat sebagai kebohongan dan manipulasi data. Imbasnya, akan ada hukuman yang di layangkan pemerintah pusat kepada pemda.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya