Berita

PM Jepang Shinzo Abe/Net

Dunia

Perang Dagang Jepang-Korsel Harus Temui Titik Akhir

JUMAT, 26 JULI 2019 | 09:58 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kemenangan dalam pemilihan Majelis Tinggi Jepang akhir pekan kemarin memperkuat posisi politik Perdana Menteri Shinzo Abe.

Pekerjaan rumah utama yang dihadapi Abe saat ini adalah menyelamatkan Jepang dari perang dagang sempat mereka lakukan untuk menekan negara tetangga, Korea Selatan, namun akhirnya mempersulit Jepang sendiri.

Pemerintahan Abe memulai konfrontasi awal bulan ini dengan membatasi ekspor tiga bahan penting untuk pembuatan semikonduktor dan tampilan smartphone ke Korea Selatan.


Langkah Jepang itu mengancam rantai suplai dan berpotensi meningkatkan harga sejumlah barang, mulai dari chip memori hingga ke iPhone.

Menurut pemerintah Jepang langkah itu untuk mencegah teknologi yang diekspor ke Korea Selatan pada akhirnya ditransfer secara ilegal ke Korea Utara.

Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai, perang dagang itu dimaksudkan sebagai balasan atas keputusan pengadilan Korea Selatan baru-baru ini yang menjatuhkan ganti rugi kepada bangsa Korea yang dipaksa bekerja di perusahaan-perusahaan Jepang selama masa penjajahan.

Menurut Jepang keputusan itu tidak berdasar. Pemerintah Jepang berpendapat, perjanjian yang ditandatangani tahun 1965 untuk membangun kembali hubungan diplomatik antara kedua negara, di mana Jepang sepakat memberikan 500 juta dolar AS kepada Korea Selatan dalam bantuan dan pinjaman berbunga rendah, telah menyelesaikan semua klaim atas kompensasi di masa kolonial.

Situasi itu semakin buruk karena Amerika Serikat yang secara tradisional meredakan ketegangan antara kedua sekutunya, dalam kasus ini justu lambat melakukan intervensi.

Jika tidak ada perubahan dalam situasi ini, konflik kemungkinan akan meluas. seperti Jepang dapat menghapus Korea Selatan dari "daftar putih" negara-negara yang dibebaskan dari sebagian besar ekspor penggunaan ganda.

Bloomberg dalam editorialnya menilai bahwa ada kompromi yang jelas harus terjadi. Jepang harus mengangkat kontrol ekspor baru dan menjaga diri dari menambahkan lebih banyak pembatasan.

Sementara itu Korea Selatan harus setuju untuk arbitrase atas masalah kerja paksa yang diusulkan Jepang.

Selain itu, kedua belah pihak harus berkomitmen untuk mengeksplorasi solusi yang lebih kreatif untuk perselisihan historis yang masih ada.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya