Pimpinan parpol koalisi Jokowi-Maruf di luar PDIP/Net
Partai Nasdem dan PKB adalah dua partai koalisi Jokowi-Maruf yang secara terang-terangan menolak Partai Gerindra bergabung dalam Kabinet Kerja jilid II.
Adapun peluang Gerindra masuk kabinet sepertinya sudah disetujui Presiden terpilih Joko Widodo dan direstui pemegang saham terbear di koalisi yaitu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebelumnya sudah bertemu dengan Jokowi dan Mega di tempat dan waktu yang berbeda. Prabowo ketemu Jokowi pada 13 Juli di Stasiun MRT, lalu Prabowo menemui Mega pada 24 Juli di Teuku Umar.
Mengetahui Gerindra bakal merapat ke kabinet, partai koalisi Jokowi-Maruf di luar PDIP melakukan manuver politik. Ketua umum Nasdem (Surya Paloh), PKB (Muhaimin Iskandar), Golkar (Airlangga Hartarto) dan PPP (Suharso Monoarfa) melakukan pertemuan pada 22 Juli di Gondangdia.
Manuver berlanjut dengan jurus Surya Paloh yang mengundang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 24 Juli di Gondangdia, saat Prabowo-Mega bertemu di Teuku Umar. Pada pertemuan itu, Surya megatakan, kalau Anies maju pada Pilpres 2024, partainya siap mendukung lahir dan bathin.
Analisis politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, meski mereka menyatakan partai koalisi Jokowi-Maruf masih tetap solid, tapi dari panggung politik yang ditampilkan, di internal koalisi sedang ada masalah, ada perbedaan tajam.
"Walauapun mereka mengaku solid, tapi faktanya enggak bisa dibohongi, enggak bisa disembunyikan," ujar Pangi saat dihubungi
Kantor Berita RMOL, Kamis (25/7).
Manuver dari kubu Gondangdia dan kubu Teuku Umar menunjukkan adanya resistansi di internal partai koalisi Jokowi-Maruf. Menurut Pangi, alasannya publik juga sudah tahu, yaitu partai koalisi khususnya Nasdem dan PKB tidak legowo Gerindra gabung kabinet. Mereka khawatir jatah kursi di kabinet akan berkurang.
Jelas Pangi, kalau Nasdem dan PKB terus bermanuver, itu artinya mereka menunjukkan diri ingin berhadap-hadapan dengan Jokowi yang punya hak prerogatif. Dan kalau itu tetap berlanjut, akan ada tsunami politik di internal koalisi.
Apa dampaknya? Pangi tidak melihat ada pengurangan jumlah menteri kepada Nasdem dan PKB yang diyakini sudah disepakati di awal. Jokowi pasti paham mana partai yang berkeringat dan yang tidak.
"Tapi kalau terus-menerus bermanuver, mereka menampakkan diri berhadap-hadapan dengan Jokowi, maka akan ada evaluasi. Evaluasinya bisa reshuffle kabinet di tengah jalan," sebut Pangi.
Dia menambahkan, kalau masing-masing parpol koalisi disiplin dan sabar, Jokowi akan membagi jatah menteri secara profesional dan proporsional. Sama dengan Mega, Jokowi ingin bekerja dan membangun Indonesia yang lebih hebat dengan prinsip gotong royong.
