Berita

Ilustrasi sidang kabinet Jokowi/Net

Politik

Survei: Mayoritas Investor Tak Menginginkan Pos Menteri Ekonomi Jokowi Diisi Politisi

KAMIS, 25 JULI 2019 | 17:06 WIB | LAPORAN:

Kalangan investor menginginkan tim ekonomi di kabinet Joko Widodo Jilid II diisi oleh kalangan profesional. Hal itu berdasarkan hasil survei Kata Data Investor Confidence Index (KICI) bertema 'Tim Ekonomi Kabinet Idaman Investor'.

Chief Executive Officer Katadata, Metta Dharmasaputra mengatakan, ada tiga kategori kuesioner yang disodorkan kepada responden. Ketiga pertanyaan itu adalah tim kabinet ekonomi diisi kalangan profesional, kedua diisi berimbang antara kalangan profesional dan politisi, dan ketiga diisi seluruhnya oleh politisi.

"Sebagian besar menginginkan tim ekonomi kabinet yang akan dibentuk (jilid II) itu sebagian besar bahkan seluruhnya dari orang-orang yang profesional," ungkapnya di FX Sudirman, Jakarta, Kamis (25/7)


Dalam surveinya, reponden yang menginginkan kabinet diisi kalangan profesional mendominasi sebanyak 65 persen, sementara profesional dan politisi berimbang sebanyak 32 persen, dan kalangan politisi 3 persen.

"Sebagian besar investor institusi berharap tim ekonomi kabinet baru Jokowi diisi figur kalangan profesional. Hanya tiga persen investor yang menilai tim ekonomi ideal jika diisii oleh politisi," sambungnya.

Seperti posisi Menteri Keuangan (Menkeu). Sebanyak 96 persen menginginkan posisi ini diisi dari profesional. Yang menginginkan politisi mengisi jabatan ini sebanyak 1 persen, dan profesional yang terafiliasi partai 3 persen.

Kemudian, menteri yang diharapkan dari kalangan profesional adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) didominasi sebanyak 89 persen, politisi 3 persen, dan profesional yang terafiliasi partai 8 persen.

Sebelumnya yang dikategorikan KICI, sebagai politisi adalah orang-orang yang secara resmi masuk dalam partai politik, meskipun profesional menjadi anggota partai itu dikategotikan politisi.

Dalam survei ini, responden terdiri dari 260 investor pengelola dana yang yang diwawancarai melalui telepon maupun email dalam rentang waktu 24 Juni hingga 2 Juli 2019.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

UPDATE

Tidak Mengutuk Tapi Ayo Gugat Israel di PBB

Minggu, 05 April 2026 | 01:55

Energi Transisi Sulap Desa Rentan jadi Resisten

Minggu, 05 April 2026 | 01:32

1.305 Rekomendasi Audit BPK di Kementerian PU Belum Tuntas

Minggu, 05 April 2026 | 01:10

Pakistan Gratiskan Transportasi Umum Buntut Demo Kenaikan BBM

Minggu, 05 April 2026 | 00:52

Menang di Tingkat Kasasi, Natalia Rusli Fokus Kawal Perkara Pidana

Minggu, 05 April 2026 | 00:32

Pemerintah Desak DK-PBB Lindungi Pasukan Perdamaian di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 00:12

Pelni Sukses Layani 467 Ribu Penumpang Selama Arus Mudik-Balik Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 23:57

KSAD: Tiga Prajurit Gugur, Kami Sangat Kehilangan

Sabtu, 04 April 2026 | 23:32

Menlu Ungkap Ada Tiga Prajurit TNI Lagi Terluka di Lebanon

Sabtu, 04 April 2026 | 23:11

ITERA: Fenomena Langit Lampung Timur Diduga Sampah Antariksa Roket China

Sabtu, 04 April 2026 | 22:42

Selengkapnya