Berita

Ilustrasi sidang kabinet Jokowi/Net

Politik

Survei: Mayoritas Investor Tak Menginginkan Pos Menteri Ekonomi Jokowi Diisi Politisi

KAMIS, 25 JULI 2019 | 17:06 WIB | LAPORAN:

Kalangan investor menginginkan tim ekonomi di kabinet Joko Widodo Jilid II diisi oleh kalangan profesional. Hal itu berdasarkan hasil survei Kata Data Investor Confidence Index (KICI) bertema 'Tim Ekonomi Kabinet Idaman Investor'.

Chief Executive Officer Katadata, Metta Dharmasaputra mengatakan, ada tiga kategori kuesioner yang disodorkan kepada responden. Ketiga pertanyaan itu adalah tim kabinet ekonomi diisi kalangan profesional, kedua diisi berimbang antara kalangan profesional dan politisi, dan ketiga diisi seluruhnya oleh politisi.

"Sebagian besar menginginkan tim ekonomi kabinet yang akan dibentuk (jilid II) itu sebagian besar bahkan seluruhnya dari orang-orang yang profesional," ungkapnya di FX Sudirman, Jakarta, Kamis (25/7)


Dalam surveinya, reponden yang menginginkan kabinet diisi kalangan profesional mendominasi sebanyak 65 persen, sementara profesional dan politisi berimbang sebanyak 32 persen, dan kalangan politisi 3 persen.

"Sebagian besar investor institusi berharap tim ekonomi kabinet baru Jokowi diisi figur kalangan profesional. Hanya tiga persen investor yang menilai tim ekonomi ideal jika diisii oleh politisi," sambungnya.

Seperti posisi Menteri Keuangan (Menkeu). Sebanyak 96 persen menginginkan posisi ini diisi dari profesional. Yang menginginkan politisi mengisi jabatan ini sebanyak 1 persen, dan profesional yang terafiliasi partai 3 persen.

Kemudian, menteri yang diharapkan dari kalangan profesional adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) didominasi sebanyak 89 persen, politisi 3 persen, dan profesional yang terafiliasi partai 8 persen.

Sebelumnya yang dikategorikan KICI, sebagai politisi adalah orang-orang yang secara resmi masuk dalam partai politik, meskipun profesional menjadi anggota partai itu dikategotikan politisi.

Dalam survei ini, responden terdiri dari 260 investor pengelola dana yang yang diwawancarai melalui telepon maupun email dalam rentang waktu 24 Juni hingga 2 Juli 2019.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Sinergi Polri-TNI-BIN Pilar Utama Jaga HUT RI Tetap Kondusif

Kamis, 13 Agustus 2026 | 22:04

Prabowo Diminta Alihkan Belanja Kurang Produktif ke Program Padat Karya

Kamis, 13 Agustus 2026 | 22:00

Puncak El Nino dan Ancaman Kekeringan di Indonesia

Kamis, 13 Agustus 2026 | 21:42

UMKM Binaan Pertamina Raih Omzet Rp8,57 Miliar di Semester I-2026

Kamis, 13 Agustus 2026 | 21:30

Mengenal Sejarah Dan Makna Hari Pramuka Nasional 14 Agustus

Kamis, 13 Agustus 2026 | 21:21

Menimbang Pilkada Asimetris

Kamis, 13 Agustus 2026 | 21:03

Prabowo Targetkan Mobil Listrik Nasional Produksi Massal 2028

Kamis, 13 Agustus 2026 | 20:45

Mendes Yandri Tagih Tindak Lanjut Bareskrim soal Isu Hoaks Warung Tutup

Kamis, 13 Agustus 2026 | 20:40

Motor Listrik Pangkas Biaya Operasional Kurir Pos Indonesia hingga 67 Persen

Kamis, 13 Agustus 2026 | 20:38

Prabowo Janji Siapkan Motor Listrik dengan DP Nol dan Bunga Cicilan Rendah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 20:21

Selengkapnya