Oposisi Bagi Partai Pendukung Prabowo-Sandi Bukan Sekedar Pilihan, Tapi Kehendak Sejarah!

Pasca pertemuan dua konstenstan Pilpres 2019 Prabowo Subianto dan Joko Widodo beberapa waktu lalu dan kemudian dilanjutkan pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Rabu kemarin (24/7) adalah hal yang baik.

Namun, Wakil Ketua Komite I DPD RI Fahira Idris yang membidangi persoalan politik, hukum, dan HAM mengatakan, elite politik harus menyadari bahwa rakyat membutuhkan mitra untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Oleh karena itu, seintensif apapun saat ini pertemuan antara elite partai yang berseteru pada pilpres lalu, kekuatan oposisi yang digerakkan partai politik mutlak diperlukan untuk mengawasi jalannya pemerintahan ke depan.

Fahira mengungkapkan kekhawatirannya akan terjadinya penumpukan kekuatan dalam peta perpolitikan Indonesia lima tahun ke depan. Ini karena, partai-partai yang seharusnya bertugas menjadi oposisi karena gagal menghantarkan capres-cawapresnya ke istana dikhawatirkan malah menjadi sekutu Presiden terpilih baik di eksekutif maupun di legislatif.

"Pertemuan antarelite politik bagi saya baik saja, tetapi harus diingat pemerintahan ke depan harus ada penyimbang berupa kekuatan oposisi yang digerakkan partai. Kekuasaan yang terlalu kuat tanpa penyimbang cenderung akan mengeyampingkan rakyat. Jangan sampai hal ini terjadi," tukas Fahira, Kamis (25/7).

Dia berharap partai politik pendukung Prabowo-Sandi rela berkorban menjalankan fungsinya sebagai kekuatan penyimbang. Jika melihat mayoritas kekuatan politik saat ini sudah berlabuh ke Presiden terpilih, maka jalan menjadi oposisi bagi partai pendukung Prabowo-Sandi bukan sekedar pilihan tetapi sudah menjadi kehendak sejarah.

"Jika ingin dikenal dan dikenang sebagai partai yang tangguh, konsisten menjalankan fungsi partai dalam sistem demokrasi, dan setia bersama rakyat, jadilah kekuatan penyimbang. Jadi penyambung lidah rakyat jika nanti kekuasaan melanggar hak-hak mereka" ujar senator asal Jakarta ini.