Berita

Gedung KPK/Net

Hukum

Jelang Pergantian Pimpinan, Fokus KPK Harus Ke Kasus Besar

KAMIS, 25 JULI 2019 | 01:39 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Jelang pergantian pucuk pimpinan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta fokus pada kasus besar korupsi yang belum terselesaikan.

Kasus yang diduga merugikan negara hingga triliunan rupiah, seperti BLBI, Century, dan Pelindo II, masih mengambang tanpa ada penyelesaian yang terang benderang.

Pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Jakarta, Suparji Ahmad bahkan meminta KPK untuk fokus di kasus kakap tersebut dan bukan bergerak di ranah kasus yang bersentuhan dengan politik, yang sedang ramai berbicara masalah susunan kabinet.


"Seharusnya fokus ke kasus besar. Tidak terkait politis dalam kasus-kasus,” tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (24/7).

Aroma politik dalam setiap kasus korupsi memang tidak bisa dihindari. Namun demikian, KPK jangan sampai kehilangan fokus.

Suparji kemudian mencontohkan kasus BLBI yang menjerat Syafruddin Arsyad Tumenggung. Kasus ini berakhir di MA dengan putusan bebas pada mantan kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) itu.

“Ini menjadi fenomena yang menarik. Ada apa di balik itu sehingga harapan menuntaskan kasus BLBI jadi imajinatif,” tegasnya.

Hal yang sama diutarakan pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII), Mudzakir agar KPK membuat gebrakan besar untuk menuntaskan pekerjaan rumah (PR) besar yang belum selesai.

Selama ini, kata dia, KPK selalu melakukan proses penyelidikan dan penyidikan secara bombastis. Tapi, komisi yang dipimpin Agus Rahardjo itu kemudian lemah saat penyelesaian kasus.

“Ending-nya tidak sebombastis ketika lidik dan sidik. Yang kena, sebutnya saja hanya satu, padahal dalam dakwaan disebutkan turut serta, artinya bersama-sama melakukan," jelasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya