Berita

Pplitisi muda Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)/Net

Politik

Jokowi Dan PDIP Bisa Saja Ajak Demokrat, Tapi Tidak Untuk AHY

SELASA, 23 JULI 2019 | 17:59 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Naik turun dalam dunia politik adalah hal lumrah. Itulah yang dialami Partai Demokrat pada Pemilu 2019.

Setelah berkuasa 10 tahun (2004-2014), perolehan suara partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menurun. Pemilu 2014 (10,19 persen) lalu Pemilu 2019 (7,77 persen).

"Sekarang Partai Demokrat sedang mengalami penurunan, itu biasa dalam siklus politik," kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin kepada Kantor Berita RMOL, Selasa (23/7).


Terakit peluang Demokrat bergabung dengan pemerintahan baru Joko Widodo, Ujang melihatnya terbuka. Sekarang, tergatung pada Demokrat, seberapa hebat dia meyakinkan Jokowi termasuk PDIP.

"Jokowi dan PDIP juga bisa saja mengajak Demokrat," ucap dia.

Hanya saja, lanjut Ujang, Jokowi dan PDIP akan mempertimbangkan jika Demokrat menyorongkan nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon menteri di Kabinet Kerja jilid II.

Alasannya, AHY sudah digadang-gadang akan bertarung di Pilpres 2024. Itu artinya, kalau AHY masuk kabinet, sama saja Jokowi dan PDIP memberikan karpet untuk putra sulung SBY itu bertarung di pilpres mendatang.

"Pilpres 2024 adalah pertarungan bebas, orang baru. Kalau AHY diberi karpet, itu akan merugikan PDIP yang berpeluang mengusung Puan Maharani," demikian Ujang.

Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Surokim Abdussalam menilai, Jokowi lebih sreg kepada politisi Demokrat yang juga mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo di kursi kabinet 2019-2024 ketimbang AHY. Pasalnya, di kalangan tokoh parpol koalisi, Soekarwo lebih diterima dibanding Ketua Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat itu.

Selain alasan khawatir nama AHY menjulang, Soekarwo memiliki segudang pengalaman dan berjasa memenangkan Jokowi di Jawa Timur pada Pilpres 2019.

Populer

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Rayakan HUT Perusahaan Lewat Santunan Anak Yatim

Kamis, 09 Juli 2026 | 01:59

Polisi Geledah Rumah terkait Kasus Dugaan Korupsi Kejagung, 74 Kg Emas Diamankan

Kamis, 09 Juli 2026 | 01:40

Ketahanan Energi Indonesia Masih Pincang Tanpa Ada Cadangan Strategis

Kamis, 09 Juli 2026 | 01:12

Polisi Geledah 12 Titik Kasus Korupsi, Rumah Mewah Jampidsus Tidak Termasuk

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:50

Peradi Profesional Catat Rekor Kerja Sama dengan 112 Perguruan Tinggi

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:45

IPW Dukung Polri Usut Dugaan Korupsi di Lingkungan Kejagung

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:26

Yogyakarta dan Takdir Dirgantara

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:01

Kritik terhadap Pemerintah Bagian dalam Kehidupan Demokrasi

Rabu, 08 Juli 2026 | 23:41

Pertamina Berdayakan Difabel Kampung Rajut Inspirasi Green Warrior Bandung

Rabu, 08 Juli 2026 | 23:18

Polisi Sita Uang Miliaran Rupiah Usai Geledah Kafe dan Money Changer di Cipete

Rabu, 08 Juli 2026 | 23:14

Selengkapnya