Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Rakus Kursi Menteri, Masyarakat Jadi Antipati Terhadap Parpol

SELASA, 23 JULI 2019 | 09:46 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Partai politik diingatkan agar santun dan tidak rakus terhadap jabatan. Presiden dan Wapres 2019-2024 Joko Widodo-Maruf Amin jangan ditekan untuk memperoleh kursi menteri maupun jabatan lainnya.

Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (JARI) Willy Prakarsa mengatakan, kelakuan elite parpol yang terus-menerus melakukan penekanan agar mendapatkan jatah kursi menteri dan jabatan lainnya, selalu dipantau rakyat.

"Parpol mesti hati-hati, saya khawatir, jika elite politik masih terus-menerus mempertontonkan perebutan dan minta jatah kursi menteri ini dan itu, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat menjadi antipati terhadap parpol yang ada," papar Willy, Selasa (23/7).


Menurunya, elite parpol harus memberi contoh dan suri tauladan yang baik kepada rakyat. Berebut kursi menteri dengan menghalalkan segala cara itu seperti barbar yang tidak tahu etika.

"Janganlah karena merasa sebagai pengusung dan pendukung, lalu merasa sangat berhak atas kursi menteri dan jabatan lainnya," tegas Willy.

Elite parpol mestinya memikirkan bagaimana caranya menciptakan lapangan kerja, memikirkan bahan pokok stabil, BBM dan TDL turun serta penegakan supremasi hukum berdasarkan keadilan bagi seluruh rakyat.

"Kelakuan yang dipertontonkan saat ini jelas-jelas sangat memalukan. Berebut kekuasaan dan minta-minta kursi menteri kepada Presiden. Saya khawatir, sikap elite parpol hari ini akan menimbulkan kesenjangan sosial berakhir distigmatisasi serta street justice (pengadilan jalanan)," tutur Willy.

Jika hal tersebut terjadi, tambah Willy, jangan salahkan rakyat apabila tidak lagi mengindahkan norma-norma yang ada dalam UUD 1945 dan Pancasila. Sebab sesungguhnya, pemegang kedaulatan yang sebenarnya di negeri ini adalah rakyat bukan parpol.

JARI 98 sebelumnya sudah mengusulkan kepada Presiden agar dalam mencari pembantu-pembantunya yang akan duduk dalam kabinet dilakukan uji publik, sebagai tolak ukur dan melihat rekam jejak mereka melalui keterlibatan masyarakat secara luas.

"Bisa dilakukan melalui media sosial, agar nanti pembantu di kabinet tersebut bisa dan sinergis dalam bekerja," ucap Willy.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

UPDATE

Serangan terhadap Konvoi Pasukan UNIFIL di Lebanon Tewaskan Dua Personel

Selasa, 31 Maret 2026 | 01:53

Mantan Dirjen PHU Hilman Latief Diduga Terima Duit Ribuan Dolar AS

Selasa, 31 Maret 2026 | 01:36

Sejumlah Kades di Lebak Ngadu ke DPR Minta Segera Wujudkan DOB

Selasa, 31 Maret 2026 | 01:10

Maktour Raup Rp27,8 Miliar dari Permainan Kuota Haji

Selasa, 31 Maret 2026 | 00:55

Pengorbanan TNI Bukti Nyata Komitmen Indonesia Jaga Perdamaian Dunia

Selasa, 31 Maret 2026 | 00:41

Mantan Anak Buah Yaqut Diduga Terima 436 Ribu Dolar AS

Selasa, 31 Maret 2026 | 00:14

Serangan Israel ke Pasukan UNIFIL Pelanggaran Serius Resolusi DK PBB

Selasa, 31 Maret 2026 | 00:01

Tim Garuda Gigit Jari Usai Ditekuk Bulgaria 0-1

Senin, 30 Maret 2026 | 23:33

Kader PDIP Siap Gotong Royong Bantu Keluarga Prajurit TNI Gugur di Lebanon

Senin, 30 Maret 2026 | 23:17

DKI Siap Hadirkan Zebra Cross Standar di Jalan Soepomo Tebet

Senin, 30 Maret 2026 | 22:47

Selengkapnya