Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Rakus Kursi Menteri, Masyarakat Jadi Antipati Terhadap Parpol

SELASA, 23 JULI 2019 | 09:46 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Partai politik diingatkan agar santun dan tidak rakus terhadap jabatan. Presiden dan Wapres 2019-2024 Joko Widodo-Maruf Amin jangan ditekan untuk memperoleh kursi menteri maupun jabatan lainnya.

Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (JARI) Willy Prakarsa mengatakan, kelakuan elite parpol yang terus-menerus melakukan penekanan agar mendapatkan jatah kursi menteri dan jabatan lainnya, selalu dipantau rakyat.

"Parpol mesti hati-hati, saya khawatir, jika elite politik masih terus-menerus mempertontonkan perebutan dan minta jatah kursi menteri ini dan itu, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat menjadi antipati terhadap parpol yang ada," papar Willy, Selasa (23/7).


Menurunya, elite parpol harus memberi contoh dan suri tauladan yang baik kepada rakyat. Berebut kursi menteri dengan menghalalkan segala cara itu seperti barbar yang tidak tahu etika.

"Janganlah karena merasa sebagai pengusung dan pendukung, lalu merasa sangat berhak atas kursi menteri dan jabatan lainnya," tegas Willy.

Elite parpol mestinya memikirkan bagaimana caranya menciptakan lapangan kerja, memikirkan bahan pokok stabil, BBM dan TDL turun serta penegakan supremasi hukum berdasarkan keadilan bagi seluruh rakyat.

"Kelakuan yang dipertontonkan saat ini jelas-jelas sangat memalukan. Berebut kekuasaan dan minta-minta kursi menteri kepada Presiden. Saya khawatir, sikap elite parpol hari ini akan menimbulkan kesenjangan sosial berakhir distigmatisasi serta street justice (pengadilan jalanan)," tutur Willy.

Jika hal tersebut terjadi, tambah Willy, jangan salahkan rakyat apabila tidak lagi mengindahkan norma-norma yang ada dalam UUD 1945 dan Pancasila. Sebab sesungguhnya, pemegang kedaulatan yang sebenarnya di negeri ini adalah rakyat bukan parpol.

JARI 98 sebelumnya sudah mengusulkan kepada Presiden agar dalam mencari pembantu-pembantunya yang akan duduk dalam kabinet dilakukan uji publik, sebagai tolak ukur dan melihat rekam jejak mereka melalui keterlibatan masyarakat secara luas.

"Bisa dilakukan melalui media sosial, agar nanti pembantu di kabinet tersebut bisa dan sinergis dalam bekerja," ucap Willy.

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

KAI Wisata Hadirkan Kereta Panoramic Rute Jakarta–Yogyakarta dan Solo

Sabtu, 28 Februari 2026 | 15:37

UPDATE

Tak Lagi Menjabat, Anies Keliling Kampus Isi Ceramah

Senin, 09 Maret 2026 | 10:15

Pemerintah Diminta Turun Atasi Ancaman Kental Manis pada Anak di Aceh Tamiang

Senin, 09 Maret 2026 | 10:10

Tips Praktis Investasi Emas untuk Pemula, Cara Aman Lindungi Nilai Aset

Senin, 09 Maret 2026 | 10:10

Prabowo Minta Laporan Progres Proyek 10 Universitas STEM dan Kedokteran di Hambalang

Senin, 09 Maret 2026 | 10:03

Ramai Isu Pembajakan, Pandji Bakal Rilis Buku dari Spesial Show Mens Rea

Senin, 09 Maret 2026 | 10:01

Malam Takbiran dan Nyepi Barengan di Bali? Begini Cara Umat Menjaga Harmoni

Senin, 09 Maret 2026 | 09:54

Perkara Selebgram Nabilah O'Brien dengan Zendhy Kusuma Berujung Damai

Senin, 09 Maret 2026 | 09:52

JK Sarankan Prabowo Prioritaskan Program yang Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Senin, 09 Maret 2026 | 09:42

Serangan ke KPK soal Kasus Gus Yaqut Dinilai Menyesatkan

Senin, 09 Maret 2026 | 09:36

Cadangan BBM Hanya 20 Hari, Ekonom Ingatkan Risiko Inflasi dan Beban Fiskal

Senin, 09 Maret 2026 | 09:33

Selengkapnya