Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) berdiri tegak lurus dengan Visi Indonesia yang dideklarasikan oleh Presiden terpilih Joko Widodo.
"SOKSI, bersama Partai Golkar sebagai kekuatan politik yang didirikan oleh SOKSI, memosisikan visi keindonesiaan dari Presiden senapas dengan Pancasila. Sebagai jembatan menuju Indonesia yang maju dan modern, sejajar dengan negara-negara industri maju di dunia," kata Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional SOKSI yang juga Plt. Ketua Depidar SOKSI DKI Jakarta, Erwin Ricardo.
Demikian disampaikan Erwin di hadapan pengurus Depidar SOKSI DKI saat mengikuti Rapat Pleno Diperluas Depidar SOKSI DKI, di Resto Handayani, Matraman, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7).
Hadir pada kesempatan tersebut, Ketua Umum Depinas SOKSI Ali Wongso Sinaga, Ketua Bidang OKK Depinas SOKSI Anshari Wiria, Ketua Harian Depidar SOKSI DKI Mikael Mali, Sekretaris Depidar DKI Elfrans Golkari, Wakil Ketua Bidang Koperasi dan UKM Riko Heryanto, dan Bendahara Depidar DKI Ahyan Septiani.
Menurut Erwin, sikap SOKSI terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf merupakan kelanjutan sikap ideologis SOKSI, yang telah didedikasikan kepada pemerintahan hasil Pilpres 2014.
"Sikap ideologis SOKSI itu berbasis kepada keyakinan ideologis selaras dengan doktrin ideologis SOKSI, yakni Panca Dharma Karyawanisme. Bahwa visi pemerintahan Jokowi merupakan implementasi dari Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) yang tak lain adalah sublimasi dari nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan negara," jelas politikus senior partai berlambang beringin ini.
Dalam kerangka implementasi sikap ideologis tersebut, lanjut Erwin, SOKSI terus berkomitmen dan konsisten mendorong Golkar untuk menjadi kekuatan utama dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam rangka memanifestasikan pembangunan nasional, yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal.
Partai Golkar, jelas Erwin, memiliki segudang kader terbaik bangsa. Di antaranya Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang juga Ketum Partai Golkar, sangat siap membantu Presiden Jokowi dalam pemerintahannya kedua untuk merealisasikan pembangunan kualitas SDM yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
Airlangga Hartarto, kata Erwin, salah satu kader terbaik bangsa yang menginisiasi penyiapan SDM dalam memasuki Revolusi Industri 4.0 dan menciptakan pendidikan vokasi di seluruh Indonesia saat Indonesia terpengaruh distrupsi ekonomi global.
Menyinggung suasana politik yang semakin menghangat di tubuh Golkar menjelang penyelenggaraan Munas pada Desember 2019, Erwin Ricardo memastikan Depinas SOKSI hasil Munas X Tahun 2017 tetap memegang teguh fatsun organisasi bahwa Ketua Umum Partai Golkar adalah ex-officio Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI.
“Dengan demikian Pak Airlangga Hartarto secara de facto dan de jure merupakan Ketua Dewan Pembina SOKSI. Tentulah dari fatsun atau etika berorganisasi, kami tetap bersama dengan Pak Airlangga dalam menyikapi dinamika Partai Golkar sampai ke arena Munas," tegas Erwin.
Erwin yang telah aktif di Golkar selama tiga dekade menilai sosok Airlangga merupakan figur yang cakap, kapabel, dan kompatibel dalam memimpin Golkar sejak mengantongi mandat Munaslub Desember 2017. Kompetensi Airlangga itu tergambar pula dalam kinerjanya sebagai Menteri Perindustrian.
"Pak Airlangga pun terkategori sebagai menteri yang berhasil mengangkat kinerja kementeriannya. Beliau adalah tokoh nasional yang cakap dalam memimpin, baik di Golkar maupun di lingkungan kementerian. Saya katakan Airlangga sangat pantas memimpin kembali Golkar untuk periode 2019-2024," tegas Erwin.
Dari perspektif Erwin, Golkar sebagai partai kebangsaan tertua di Indonesia berkewajiban menjaga marwah demokrasi yang berkarakter Indonesia. Yakni demokrasi yang berakar pada nilai-nilai musyawarah untuk mufakat. Dalam konteks inilah, apabila ada keputusan organisasi yang ditempuh secara aklamasi, maka itulah tipologi demokrasi khas Indonesia.
Jadi, kata dia, adalah hal yang normal jika pada Munas Golkar 2019 menetapkan kembali secara aklamasi Airlangga sebagai Ketum Partai Golkar.
“Voting dalam demokrasi bersifat niscaya. Namun, demokrasi Indonesia menyediakan tahapan sebelum voting, yakni musyawarah untuk mufakat. Jadi, aklamasi adalah hasil akhir dari proses alamiah demokrasi ala Indonesia. Dan itu memiliki derajat yang juga tinggi yang lahir dari sebuah kesepakatan dan kemufakatan bersama secara kolektif," ungkapnya.
Terhadap peluang Airlangga memimpin Golkar untuk lima tahun berikut, Erwin mengaku optimis dan yakin, sebab Airlangga telah terbukti mampu mengawal kebijakan Presiden Jokowi dalam jalur yang tepat.
Di bawah kepemimpinan Airlangga, Partai Golkar menjadi kekuatan utama dalam mengawal pembangunan nasional yang dinahkodai oleh Presiden Jokowi. Golkar dalam masa kepemimpinan Airlangga mampu berperan sebagai penjaga dan pengawal stabilitas politik nasional.
Di masa mendatang, Erwin Ricardo, mengingatkan bahwa bangsa Indonesia dihadapkan pada ancaman riil disintegrasi nasional, sebagai akibat dari tabrakan kepentingan korporasi multinasional.
Oleh karena itu, Partai Golkar pun memerlukan kepemimpinan yang kuat, kapabel, dan kompatibel, serta memenuhi landasan moral Partai Golkar yang di atur dalam AD/ART organisasi yaitu prinsip PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela) dalam arti yang sebenar-benarnya.
“Intinya Partai Golkar memerlukan kepemimpinan yang tangguh dalam artian cakap, kapabel, dan kompatibel, sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Airlangga selama ini," pungkas Erwin Ricardo.
