Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tak sepakat dengan konsep rekonsiliasi Amien Rais yang meminta jatah kursi 55 persen untuk koalisi dan 45 persen untuk oposisi.
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjelaskan tak ada jatah-jatahan kursi di pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Kita bernegara bedasarkan konstitusi tidak ada jatah-jatahan menteri, dengan pengertian itu hak prerogatif (presiden) sepenuhnya," kata Hasto di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7).
Partai politik pendukung berkedudukan sebagai pengusul sosok yang diperlukan presiden untuk menjabat posisi menteri. Namun, kata dia, kewenangan untuk mengambil menteri ada di tangan presiden, bukan partai politik.
"Presiden punya kewenangan untuk memilih siapa yang pas karena menteri bukan petinggi biasa, menteri seorang yang menguasai hal ikhwal kementerian yang dipimpinnya. Menteri harus sosok negarawan, bukan yang berjuang demi kepentingan kelompoknya," tegasnya.
Oleh karenanya, ia tak sependapat dengan pemikiran Amien Rais soal syarat rekonsiliasi agar oposisi bisa bergabung dengan pemerintah.
"Tentu saja (tidak setuju) kita tidak bicara berapa persentasenya, kita bicara mana anak bangsa yang punya kemampuan menjadi pendamping Pak Jokowi," tandasnya.
Selain soal persentase kedudukan oposisi dan koalisi di pemerintahan, syarat lain yang disampaikan Ketua Dewan Kehormatan PAN adalah kesediaan Jokowi untuk menerima ide dan program Prabowo-Sandiaga Uno.
