Berita

Kampanye menolak kekerasan terhadap warga Rohingya/Net

Dunia

Pelapor Khusus PBB: Sanksi AS Untuk Myanmar Tidak Cukup

JUMAT, 19 JULI 2019 | 08:48 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Sanksi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap para pemimpin militer Myanmar atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Rohingya, pekan ini dianggap belum cukup.

Sanksi Amerika Serikat itu sendiri diketahui melarang Panglima Militer Myanmar Min Aung Hlaing serta tiga komandan senior lainnya, beserta keluarga mereka untuk masuk ke wilayah Amerika Serikat.

Namun Pelapor Khusus PBB untuk Situasi Hak Asasi Manusia di Myanmar Yanghee Lee mengatakan, larangan bepergian tidak cukup dan menyerukan agar aset komandan tersebut dibekukan.


"Mereka tidak akan pernah bepergian ke Amerika Serikat. Maru bersikap realistis," katanya kepada wartawan di Kuala Lumpur (Jumat, 19/7), seperti dimuat Al Jazeera.

Lee mengatakan, sanksi harus diperluas ke dua pemimpin militer yang diidentifikasi dalam laporan para penyelidik Amerika Serikat pada tahun 2018.

Laporan tersebut disusun oleh Misi Pencari Fakta Internasional Independen di Myanmar, dan menyerukan keenam jenderal untuk diadili karena genosida.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya