Berita

Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem, Tengku Taufiqulhadi/RMOL

Politik

Di Atas PKB, Nasdem Usulkan 11 Kursi Menteri Kepada Jokowi

KAMIS, 18 JULI 2019 | 10:51 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Partai Nasdem meminta jatah kursi menteri lebih banyak dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kalau PKB mengusulkan 10 kursi menteri, Nasdem meminta di atasnya yaitu 11 kursi.

Alasannya, perolehan kursi DPR RI Nadem lebih banyak ketimbang PKB. Partai Nasdem meraih 59 kursi sementara PKB di bawahnya satu yaitu 58 kursi.

Partai Nasdem tidak ingin kalah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang meminta jatah sepuluh menteri di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem, Tengku Taufiqulhadi mengatakan, pihaknya akan meminta jatah kursi menteri lebih banyak. Hal itu dikarenakan jumlah kursi Nasdem di DPR lebih banyak ketimbang PKB.


"Karena suara Nasdem lebih besar daripada PKB di DPR. Jadi, berdasarkan kursi, maka sepantasnya Nasdem mengusulkan 11," kata anggota Dewan Pakar Partai Nasdem, Tengku Taufiqulhadi di Gedung DPR, Jakarta, Rabu kemarin (3/7).

Namun demikian, Taufiqulhadi kemudian menyampaikan, pernyataannya itu hanyalah guyonan. Sebab tidak tepat apabila partai-partai pendukung meminta jatah kursi menteri. Hal itu, kata dia, merupakan hak prerogatif Joko Widodo sebagai kepala negara.

"Klaim-klaim itu tidak terlalu tepat. Itu nanti dikomunikasikan saja saat rapat dengan Pak Presiden. Jadi, enggak perlu diungkapkan ke publik," kata anggota Komisi III DPR ini.

Taufiqulhadi menambahkan, hingga saat ini belum ada pembicaraan mengenai kabinet Jokowi-Maruf. Tetapi dia mengakui, Nasdem berharap bisa mendapatkan jatah lebih kursi di kabinet jilid II.

"Jadi, kursi Nasdem di DPR naik 100 persen. Kursi yang ada bisa dipertahankan dan bisa dapat lagi (tambahan kursi menteri)," ungkapnya.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

UPDATE

Gugurnya Prajurit Jadi Panggilan Indonesia Tak Lagi Jadi Pemain Cadangan

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:20

Aktivis KontraS Ungkap Kondisi Terkini Andrie Yunus di RSCM

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:19

Trump Ngotot akan Tetap Hancurkan Listrik dan Semua Pabrik di Iran

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:17

KPK Kembangkan Kasus Suap Importasi

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:09

Pertamina Bantah Kabar Harga Pertamax Tembus Rp17 Ribu per Liter

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:02

Siang Ini Jakarta Diprediksi Kembali Hujan Ringan

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:00

Tiga Prajurit RI Gugur di Lebanon, Menlu Desak DK PBB Rapat Darurat

Selasa, 31 Maret 2026 | 11:45

Transparansi Terancam: 37 Ribu Pejabat Belum Serahkan LHKPN

Selasa, 31 Maret 2026 | 11:40

Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Dilimpahkan ke Puspom TNI

Selasa, 31 Maret 2026 | 11:27

Gibran Didorong Segera Berkantor di IKN Agar Tak Mubazir

Selasa, 31 Maret 2026 | 11:18

Selengkapnya