Berita

Akankah Tito Karnavian memilih Gatot Eddy sebagai Wakapolri?/RMOL

Hukum

Dipilih Tito Sebagai Kapolda Metro Jaya, Akankah Gatot Juga Ditunjuk Sebagai Wakapolri?

KAMIS, 18 JULI 2019 | 08:09 WIB | LAPORAN: MEGA SIMARMATA

Juli ini, genap 6 bulan Irjen Pol Gatot Eddy Pramono menjabat Kapolda Metro Jaya. Tak ada yang menyangka bahwa ia yang akan ditunjuk menjadi orang nomor satu di lingkungan Polda Metro Jaya.

Jangankan orang lain, Gatot sendiri tak menyangka sama sekali.

Bermula ketika Gatot diperintahkan menghadap Kapolri di awal Januari lalu. Sebagai anak buah, Gatot langsung sigap meluncur untuk menemui sang pimpinan. Dalam pertemuan itu, Kapolri tidak serta merta mengatakan bahwa Gatot akan jadi Kapolda Metro Jaya.


Sebab yang disampaikan Kapolri di awal pembicaraan adalah beberapa nama yang sedang dipertimbangkan untuk menjadi Kapolda Metro Jaya. Gatot menyimak dengan seksama penuturan Kapolri.

Tiba-tiba di akhir pembicaraan, yang disampaikan Kapolri justru mengejutkan. “Kalau kamu yang saya perintahkan jadi Kapolda Metro, bagaimana?” tanya Tito.

Gatot terkejut, tetapi kemudian menjawab. “Jika diperintahkan, saya siapkan melaksanakan perintah,” jawab Gatot.
Akhirnya, jadilah Gatot sebagai Kapolda Metro Jaya.

Nah sekarang santer beredar kabar bahwa Gatot digadang-gadang akan menjadi Wakapolri menggantikan Komjen Polisi Ari Dono Sukmanto yang akan pensiun pada awal 2020. Banyak pihak bertanya mungkinkah itu terjadi sebab pangkat Gatot masih Irjen.

Mungkin saja terjadi. Caranya, dengan menempatkan Gatot terlebih dahulu di pos jabatan bintang 3. Salah satu pos jabatan yang akan segera kosong adalah Kabaharkam Polri yang kini masih dijabat oleh Komjen Pol Condro Kirono.

Gatot berpeluang besar mengisi pos jabatan yang akan ditinggalkan Condro. Bisa juga, Kabareskrim Komjen Idham Azis digeser menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT) menggantikan Komjen Pol Suhardi Alius.

Lalu pos jabatan sebagai Kabareskrim, diisi oleh Gatot. Sebab sepanjang Idham menjadi Kabareskrim, ia nyaris tak penah ngantor dengan alasan posisinya sebagai Satgas Polri untuk penanganan teror.

Oleh karena ia berposisi sebagai Kepala Satgas, Idham memilih semau maunya. Mau ngantor di mana saja. Sehingga semua berkas Bareskrim yang harua ditanda-tangani, mesti 'gotong sana gotong sini' sesuai tempat rahasia yang berpindah-pindah lokasinya sebagai tempat persembunyian Idham.

Kalau memang sudah begitu, pindahkan saja Idham Azis sebagai Kepala BNPT. Silakan ia sampai pensiun mengurusi masalah terorisme sesuai minat dan pengalamannya.

Lalu, jabatan sebagai Kabareskrim diserahkan kepada yang lain, yang lebih mampu dan lebih cakap dalam memimpin Bareskrim.

Lagipula, dari segi usia, Idham sudah tak mungkin jadi Kapolri. Ia akan pensiun 1,5 tahun lagi. Karena, calon Kapolri idealnya masih memiliki masa dinas aktif minimal 2 tahun lagi.

Meski diberi kesempatan menjadi Kabareskrim, atas nama terorisme, Idham semau maunya berkantor. Dengan alasan ia adalah Satgas Antiteror yang menangani Densus 88 Antiteror.

Jika memang minat dan kemampuannya cuma ke Densus 88, maka Kapolri harus peka memahami situasi ini agar tidak merugikan organisasi Polri.

Menutup tulisan ini, banyak hal bisa terjadi di waktu mendatang terkait organisasi Polri. Kapolri sebagai pemimpin nomor 1 di institusinya, tentu lebih tahu mana yang terbaik.

Dan atas izin serta persetujuan Presiden, Tito akan mampu memilih pejabat Wakapolri yang baru. Dari semua nama, Gatot Eddy berpeluang paling besar.

Waktu yang akan menjawab teka-teki tentang siapa yang akan menerima amanah menjadi TB2 atau Tribrata 2, sebutan untuk Wakapolri.

Tapi kalau boleh memberi kisi-kisi, kandidat terkuat adalah perwira tinggi yang saat ini masih berbintang 2. Dia yang sukses mengamankan penyelenggaraan proses politik di Ibu Kota. Dari mulai kampanye, Pemilu, kerusuhan Mei, hingga pengamanan sidang MK tentang penetapan Presiden Terpilih.

Semoga saja.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Relawan Gigit Jari Gegara Jokowi Batal Wantimpres

Senin, 09 Februari 2026 | 02:01

UPDATE

Polri Butuh Reformasi Kultural dan Tetap di Bawah Presiden

Kamis, 19 Februari 2026 | 01:30

Jokowi Dianggap Stres Akibat Gejala Post-Power Syndrome

Kamis, 19 Februari 2026 | 01:03

BPKH Limited Perkuat Fondasi Kedaulatan Ekonomi Haji

Kamis, 19 Februari 2026 | 00:41

Inosentius Samsul Batal jadi Hakim MK Ternyata Ditugaskan ke Danantara

Kamis, 19 Februari 2026 | 00:21

Polda Metro Tangkap Dua Pria Pembawa Ratusan Pil Ekstasi dari Lampung

Kamis, 19 Februari 2026 | 00:03

Waketum PKB Tepis Klaim Jokowi soal Revisi UU KPK Inisiatif DPR

Rabu, 18 Februari 2026 | 23:40

BPKH Genjot Investasi Ekosistem Haji dan Siap jadi Pemain Global

Rabu, 18 Februari 2026 | 23:15

Santunan hingga Beasiswa Diberikan untuk Keluarga Prajurit yang Gugur

Rabu, 18 Februari 2026 | 22:47

Penabrak Rumah Anak Jusuf Kalla Seorang Perempuan

Rabu, 18 Februari 2026 | 22:40

Purbaya Curiga Isu Gratifikasi Pejabat Kemenkeu Diramaikan Pembenci

Rabu, 18 Februari 2026 | 22:28

Selengkapnya