Calon Pimpinan DPRD Dari PKB Harus Lolos Uji Kelayakan

Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan DPRD kabupaten/kota dan provinsi periode 2019-2020.

Kegiatan yang dihelat di Jakarta pada 10-17 Juli 2019 dimaksudkan untuk memastikan pimpinan (ketua dan wakil ketua) DPRD dari PKB dapat menjalankan fungsi legislasi sesuai dengan kepentingan rakyat.

"Uji kelayakan dan kepatutan untuk memastikan pimpinan DPRD dari PKB adalah sosok yang kredibel, berintegritas, memahami fungsi legislasi dan memerjuangkan kepentingan rakyat," kata Sekretaris Jenderal DPP PKB, M. Hanif Dhakiri di Jakarta, Rabu (17/7).

Uji kelayakan dan kepatutan, lanjut Menteri Ketenagakerjaan ini, adalah seleksi menentukan pimpinan legislatif secara transparan dan demokratis.

"Ditentukan berdasarkan kualitas, yang dilakukan transparan dan demokratis. Bukan hanya karena kemauan pimpinan partai di daerahnya," ujar Hanif.

Materi uji kelayakan dan kepatutan meliputi kemampuan memahami fungsi legislasi, leadership, integritas, komitmen pada NKRI, komitmen pada ideologi dan perjuangan partai, serta rekam jejak kandidat. Peserta juga mempresentasikan upaya dan strategi melahirkan regulasi yang berpihak pada kepentingan rakyat, sesuai dengan dinamika dan potensi masing-masing daerahnya.

Acara ini diikuti oleh 435 peserta yang berasal dari 145 daerah kabupaten/kota dan provinsi, di mana PKB memiliki calon pimpinan legislatif. Masing-masing daerah mengirimkan tiga kandidat. Tim penguji tidak hanya dari unsur DPP PKB dan politisi senior partai, tapi juga melibatkan tokoh masyarakat dan pakar.

"Dari hasil uji kelayakan dan kepatutan ini insyaAllah pimpinan DPRD dari PKB mampu menjalankan fungsinya dengan baik, sejalan dengan kepentingan masyarakat," demikian Hanif Dhakiri.