Jokowi Nggak Pro Rakyat Kalau “Menteri Terbalik” Dan “Raja Impor” Dipertahankan

Joko Widodo telah resmi ditetapkan sebagai presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus hasil sengketa pilpres yang menolak seluruh gugatan kubu Prabowo-Sandi.

Kini perhatian publik tertuju pada menteri-menteri yang akan dipilih mantan walikota Solo itu dalam mengarungi periode kedua.

Berbeda dengan kebanyakan orang, ekonom senior DR Rizal Ramli tidak terlalu menyoroti masalah kuota menteri untuk partai pendukung. Menurutnya ada yang lebih penting dari itu, yaitu menghadirkan menteri-menteri yang bisa mewujudkan cita-cita Jokowi yang selalu mendengungkan slogan “Pro Rakyat”.

Dia kemudian menyoroti dua pos menteri Jokowi yang kebijakannya tidak tidak pro dengan rakyat. Kedua pos menteri itu adalah Menteri Keuangan yang dijabat Sri Mulyani dan Menteri Perdagangan yang dijabat Enggartiasto Lukita.

Jika dunia mengakui Sri Mulyani sebagai menteri keuangan terbaik, maka di mata Menko Perekonomian era Persiden Abdurrahman Wahid itu tidak lebih sebatas “Menteri Terbalik”. Ini lantaran kebijakan Sri Mulyani dianggap terbalik, yaitu menguntungkan kreditor asing dan merugikan rakyat.

Kreditor asing diuntungkan karena mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu memberikan bunga yang tinggi. Sehingga pembayaran bunga utang yang dibebankan pada APBN mencekik rakyat sebagai pembayar pajak.

Sementara Menteri Perdagangan disebut Rizal Ramli sebagai “Raja Impor”. Ini lantaran impor pangan terus dilakukan meskipun para petani kecil sedang panen. Buntutnya, hasil panen petani jadi tidak memiliki nilai jual.

Atas alasan itu, pria yang akrab disapa RR tersebut menilai slogan “Pro Rakyat” yang didengungkan Jokowi sebatas omong kosong jika kedua menteri itu dipertahankan.
 
“Jika Jokowi pertahankan “Menkeu Terbalik”,  yang hanya untungkan kreditor dengan bunga tinggi & bebas pajak 30 tahun untuk asing besar, tapi rugikan rakyat dan negara, dan Menteri Perdagangan ‘Raja Impor’, maka jangan percaya bahwa Jokowi pro rakyat,” tegasnya dalam akun Twitter pribadi, Selasa (16/7).

“Itu hanya permainan kata-kata. Dejavu,” pungkas mantan Menko Kemaritiman itu.