United Nation Development Programme (UNDP) menyambut baik langkah Indonesia yang memberikan bantuan terhadap negara-negara yang tergabung dalam Archipelagic and Island States (AIS), untuk mengantisipasi ancaman perubahan iklim.
Pendanaan yang diinisiasikan oleh Pemerintah RI ini ditandai secara resmi dengan perjanjian yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Purbaya Yudhi Sadewa dan Resident Representative UNDP untuk Indonesia Christophe Bahuet serta disaksikan oleh Menko Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi.
Bahuet mengatakan, perjanjian ini sekaligus untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Suistainable Development Goals (SDG’s).
“Segi UNDP, UNDP adalah organisasi yang mendukung pembangunan nasional Indonesia, tapi juga kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara lain. Bagi kami, AIS forum inisiatif adalah bukti komitmen Indonesia untuk mencapai SDGs terutama untuk mengatasi perubahan iklim. Kami menyambut baik dan mendukung insiatif ini dan akan melaksanakan banyak kegiatan,†ungkap Bahuet di Kantor Kemaritiman, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (16/7).
"Laut yang sehat dan tidak tercemar akan menjadi sumber kehidupan dan mata pencaharian yang baik bagi banyak komunitas di berbagai belahan dunia,†tuturnya.
Sebelumnya Menko Luhut menyampaikan, pendanaan ini merupakan aksi nyata untuk memperkuat berbagai proyek menyangkut perubahan iklim, perlindungan laut.
“Dan memberi dukungan bagi aksi nyata untuk menciptakan solusi keuangan inovatif untuk negara-negara kepulauan, terutama yang kecil dan rentan,†ujar Menko Luhut dalam sambutannya.
Hal ini juga sebagai komitmen Pemerintah RI untuk berkontribusi dalam penanganan dampak perubahan iklim yang diumumkan sejak pertemuan Tingkat Menteri Forum AIS di Manado, November tahun lalu.
“Pendanaan 1 juta US Dollar dari pemerintah ini dan UNDP akan top up akan digunakan agar sekretariat Forum AIS bisa segera berjalan," ujar Menko Luhut usai penandatanganan nota kesepahaman.
Penyaluran 1 juta US Dollar yang menggunakan Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN) 2019 ini juga untuk menciptakan mekanisme pembiayaan inovatif untuk aksi iklim dan lautan secara berkelanjutan.
Sekaligus untuk mendanai berbagai proyek menyangkut perubahan iklim, perlindungan laut dan memberi dukungan bagi aksi nyata untuk menciptakan solusi keuangan inovatif untuk negara-negara kepulauan, terutama yang kecil dan rentan.
"Pendanaan ini juga bertujuan untuk meningkatkan penggunaan sumber daya laut secara berkelanjutan,†ujar Menko Luhut.
Saat ini kata Luhut, pemanasan global telah mengakibatkan naiknya permukaan laut yang menjadi ancaman bagi negara kepulauan dan negara pulau, terutama yang kecil.
Sebagai negara kunci yang mendukung adaptasi perubahan iklim, Indonesia menurutnya juga siap untuk berbagi keahliannya dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, manajemen bencana, restorasi mangrove dan terumbu karang.
Untuk diketahui, Kemenko Maritim telah menginisiasi dibentuknya forum AIS pada tahun 2017. Dan pada Bulan November 2018, forum tersebut resmi berdiri.
Kini telah ada 49 negara yang bergabung di dalamnya, dengan menyediakan platform bagi semua pemangku terkait, mulai dari sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi. Pada inisiatif ini difokuskan pada perubahan iklim serta perlindungan laut.
Negara-negara yang tergabung dalam Forum AIS antara lain Kuba, Pulau Comoro, Siprus, Fiji, Guinea-Bissau, Indonesia, Jamaika, Madagaskar, Selandia Baru, Papua Nugini, Saint Kitts dan Nevis, Sri Lanka, Seychelles, Singapura, Kepulauan Solomon, Suriname, dan Timor Leste.
