Berita

Khalisah Khalid/RMOL

Politik

Walhi: Diksi "Hajar" Jokowi Membuat Rakyat Terancam

SELASA, 16 JULI 2019 | 18:16 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pidato politik Presiden terpilih Joko Widodo di Sentul, Bogor pada Minggu kemarin (14/7), dianggap telah mengancam rakyat karena menyampaikan diksi yang berlebihan terkait dengan investasi.

Koordinator Desk Politik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Khalisah Khalid mengatakan, Jokowi kerap kali menggunakan diksi yang dapat mengancam rakyat berkaitan dengan investasi.

"Jadi menurut Jokowi, siapapun yang menghambat investasi atau menjadi kendala untuk masuknya investasi ke Indonesia maka harus dihajar, dikejar. Diksi-diksi ini sangat mengancam," ucap Khalisah di kantor Walhi, Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (16/7).


Ucapan Jokowi tersebut dianggap akan membuat rakyat khususnya di daerah akan terancam karena diksi yang digunakan seakan-akan memberikan peluang kepada aparat untuk bertindak semaunya.

"Kita khawatir jika narasinya tetap menggunakan diksi tersebut, maka aparatur di bawahnya akan menjalankan sesuai dengan apa yang disampaikan," katanya.

Sehingga, aparat yang menjalankan tugas sesuai dengan diksi yang disampaikan Jokowi akan menambah angka kekerasan.

"Kami khawatir ini lantas menambah angka kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupannya," jelasnya.

Sehingga, diksi yang disampaikan Jokowi itu dianggap sama dengan sejak Order Baru. Yakni memberikan stigma bahwa yang menghambat investasi ataupun infrastruktur adalah masyarakat.

"Mengapa kami menyebutnya diksi ini mengancam? Karena pada praktiknya sejak Orde Baru sampai saat ini, bahkan reformasi yang kerap mendapat stigma penghambat investasi atau pembangunan adalah masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup untuk kehidupannya. Misalnya masyarakat adat, petani, nelayan, kelompok-kelompok yang selama ini mereka berjuang agar lingkungan hidup tidak dirusak oleh investasi atau dirampas," paparnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Korban Jiwa Gempa NTT Bertambah jadi 53 Orang, 135 Warga Luka-Luka

Minggu, 16 Agustus 2026 | 20:27

Rusak Berat Diguncang Gempa, Hotel Jayakarta Suites Komodo Flores Tutup Sementara

Minggu, 16 Agustus 2026 | 19:43

SBY Minta Maaf

Minggu, 16 Agustus 2026 | 19:15

Tembus Jalur Laut, Bantuan Gempa M 7,7 Disalurkan ke Pulau Palue Sikka

Minggu, 16 Agustus 2026 | 18:47

Polri Terbangkan 10 Anjing K9 untuk Cari Korban Gempa NTT

Minggu, 16 Agustus 2026 | 18:12

3,4 Ton Logistik untuk NTT

Minggu, 16 Agustus 2026 | 17:50

Reza Aulia Diberhentikan, Kursi Direktur Niaga Garuda Kosong

Minggu, 16 Agustus 2026 | 17:40

Kemendikdasmen Jangan Lamban Merespons Gempa NTT

Minggu, 16 Agustus 2026 | 17:04

Retorika Janji Kemerdekaan

Minggu, 16 Agustus 2026 | 16:35

Jalur Alternatif Darat Penghubung Ende-Nagekeo Masih Terputus

Minggu, 16 Agustus 2026 | 15:33

Selengkapnya