Berita

Khalisah Khalid/RMOL

Politik

Walhi: Diksi "Hajar" Jokowi Membuat Rakyat Terancam

SELASA, 16 JULI 2019 | 18:16 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pidato politik Presiden terpilih Joko Widodo di Sentul, Bogor pada Minggu kemarin (14/7), dianggap telah mengancam rakyat karena menyampaikan diksi yang berlebihan terkait dengan investasi.

Koordinator Desk Politik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Khalisah Khalid mengatakan, Jokowi kerap kali menggunakan diksi yang dapat mengancam rakyat berkaitan dengan investasi.

"Jadi menurut Jokowi, siapapun yang menghambat investasi atau menjadi kendala untuk masuknya investasi ke Indonesia maka harus dihajar, dikejar. Diksi-diksi ini sangat mengancam," ucap Khalisah di kantor Walhi, Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (16/7).


Ucapan Jokowi tersebut dianggap akan membuat rakyat khususnya di daerah akan terancam karena diksi yang digunakan seakan-akan memberikan peluang kepada aparat untuk bertindak semaunya.

"Kita khawatir jika narasinya tetap menggunakan diksi tersebut, maka aparatur di bawahnya akan menjalankan sesuai dengan apa yang disampaikan," katanya.

Sehingga, aparat yang menjalankan tugas sesuai dengan diksi yang disampaikan Jokowi akan menambah angka kekerasan.

"Kami khawatir ini lantas menambah angka kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupannya," jelasnya.

Sehingga, diksi yang disampaikan Jokowi itu dianggap sama dengan sejak Order Baru. Yakni memberikan stigma bahwa yang menghambat investasi ataupun infrastruktur adalah masyarakat.

"Mengapa kami menyebutnya diksi ini mengancam? Karena pada praktiknya sejak Orde Baru sampai saat ini, bahkan reformasi yang kerap mendapat stigma penghambat investasi atau pembangunan adalah masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup untuk kehidupannya. Misalnya masyarakat adat, petani, nelayan, kelompok-kelompok yang selama ini mereka berjuang agar lingkungan hidup tidak dirusak oleh investasi atau dirampas," paparnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Terkuak Dugaan Penggelembungan Anggaran Makan Minum di DPRD Bandar Lampung

Senin, 20 April 2026 | 02:07

Pramono Siapkan PPSU Khusus Ikan Sapu-Sapu

Senin, 20 April 2026 | 01:47

Jual Beli Rekening Bisa Dijerat Pidana!

Senin, 20 April 2026 | 01:26

HKTI: Kondisi Riil Stok Beras Melimpah

Senin, 20 April 2026 | 01:01

Pramono Tegaskan Jadi Gubernur untuk Semua Kelompok, Agama, dan Golongan

Senin, 20 April 2026 | 00:28

MUI Kawal Ketat Proyek Islamic Center

Senin, 20 April 2026 | 00:13

Projo Klaim Jokowi Menang Berkat Rekam Jejak, Bukan Jasa Jusuf Kalla

Senin, 20 April 2026 | 00:01

Wicked Problem di Balik Motor Listrik MBG

Minggu, 19 April 2026 | 23:43

JK Diduga Masih Simpan Kartu Rahasia Jokowi

Minggu, 19 April 2026 | 23:34

Nabung Jantung

Minggu, 19 April 2026 | 23:26

Selengkapnya