Berita

Ketua GNPF-Ulama, Yusuf Muhammad Martak (twngah)/RMOL

Politik

GNPF-Ulama: Kami Belum Ambil Keputusan Politik Sebelum Ijtima Ulama IV

SELASA, 16 JULI 2019 | 04:19 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) belum mengambil sikap terkait arah politik pasca penetapan sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu disampaikan Ketua GNPF-Ulama, Yusuf Muhammad Martak. Menurutnya, setelah sidang MK pihaknya sudah tidak berkonsentrasi dengan Pilpres.

"Sesuai dengan apa yang telah terjadi di Pilpres telah selesai setelah sidang MK, ya berarti selesai. Dalam arti kata kami tidak lagi berkonsentrasi untuk masalah yang keterkaitan dengan Pilpres," ucap Yusuf Muhammad Martak kepada awak media di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin malam (15/7).

GNPF-Ulama, kata Yusuf, belum mengambil sikap terhadap arah politik selanjutnya pasca Pilpres 2019 yang memenangkan pasangan Jokowi-Maruf. Sebab belum ada jukan yang disampaikan para ulama yang selama ini menjadi panutan mereka.

Oleh karenanya, ia menegaskan bahwa pihaknya baru akan mengambil sikap pasca Ijtima Ulama keempat yang direncanakan bakal dilakukan dalam waktu dekat ini.

"Karena kami selalu berkenan dan bertindak dan berbuat sesuatu sesuai dengan amanat para ulama para habaib melalui Ijtima yang telah kami adakan baik (Ijtima Ulama) 1,2,3 dan 4," jelasnya.

Selain itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) GNPF-Ulama, Edi Mulyadi menegaskan bahwa pasca keputusan MK, sudah tidak ada lagi dukung-mendukung terhadap partai politik sebelum pembahasan di Ijtima Ulama keempat awal Agustus 2019.

"Saya kira clear ya tidak ada dukung-mendukung, itu urusan masing-masing lah. Jadi tidak ada lagi 'halu' kalau Ijtima Ulama empat memperteguh dukungan," tambah Edi Mulyadi.

Populer

Rocky Gerung Ucapkan Terima Kasih kepada Jokowi

Minggu, 19 Mei 2024 | 03:46

Pengamat: Jangan Semua Putusan MK Dikaitkan Unsur Politis

Senin, 20 Mei 2024 | 22:19

Produksi Film Porno, Siskaeee Cs Segera Disidang

Rabu, 22 Mei 2024 | 13:49

Panglima TNI Diminta Tarik Anggota Puspom dari Kejagung

Selasa, 28 Mei 2024 | 18:58

Topeng Mega-Hasto, Rakus dan Berbohong

Kamis, 23 Mei 2024 | 18:03

IAW Desak KPK Periksa Gubernur Jakarta, Sumbar, Banten, dan Jateng

Senin, 20 Mei 2024 | 15:17

Pj Gubernur Jabar Optimistis Polisi Mampu Usut Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

Kamis, 23 Mei 2024 | 06:48

UPDATE

Mulai 2027, Kolombia Larang Adu Banteng

Rabu, 29 Mei 2024 | 13:49

Transisi Energi, Pertamina Hulu Rokan Manfaatkan PLTS Terbesar di Indonesia

Rabu, 29 Mei 2024 | 13:45

Korban Kasus Penggelapan Memohon Hakim MA Kabulkan Kasasi

Rabu, 29 Mei 2024 | 13:42

Umat Diajak Rencanakan Haji di Usia Muda

Rabu, 29 Mei 2024 | 13:36

Partai Buruh Tolak Program Tapera Dijalankan

Rabu, 29 Mei 2024 | 13:25

Denmark Tolak Akui Negara Palestina

Rabu, 29 Mei 2024 | 13:09

Fantastis, Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah Naik Jadi Rp300 T

Rabu, 29 Mei 2024 | 13:08

Sambut Pilkada, PP Pemuda Katolik Siap Aktivasi Desk Orkestrasi

Rabu, 29 Mei 2024 | 13:01

Ratusan Juta Uang Kementan Ngalir ke Nasdem

Rabu, 29 Mei 2024 | 12:59

UKT Batal Naik Setelah Diprotes, Bukti Koordinasi Pemerintah Buruk

Rabu, 29 Mei 2024 | 12:48

Selengkapnya