Berita

PM Thailand, Prayut Chan-o-cha/Net

Dunia

PM Prayuth Akhiri Pemerintahan Militer, Thailand Kembali Jadi Negara Demokratis

SENIN, 15 JULI 2019 | 22:57 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha secara resmi mengundurkan diri sebagai kepala pemerintahan militer pada hari Senin (15/7).

Dia mengatakan bahwa negara itu akan berfungsi sebagai demokrasi normal setelah lima tahun pemerintahan militer.

Meski begitu, Prayut tetap menjabat sebagai perdana menteri Thailand dengan dukungan partai-partai pro-militer di parlemen dan majelis tinggi yang ditunjuk militer di bawah konstitusi.

Dalam sebuah pidato yang disiarkan di televisi nasional Thailand, Prayut mengatakan bahwa aturan militer telah membawa kesuksesan di banyak daerah, mulai dari memperbaiki masalah penangkapan ikan ilegal dan perdagangan manusia, hingga menyelamatkan 12 anak laki-laki dan pelatih sepak bola yang terjebak di sebuah gua yang banjir tahun lalu.

Mantan panglima militer yang merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 2014 itu mengatakan, Thailand sekarang sepenuhnya demokratis.

"Thailand sekarang sepenuhnya negara demokratis dengan monarki konstitusional, dengan parlemen yang anggota-anggotanya dipilih," kata Prayut, seperti dimuat Channel News Asia.

"Semua masalah akan ditangani secara normal berdasarkan sistem demokrasi tanpa menggunakan kekuatan khusus," tambahnya, merujuk pada kekuatan besar yang dimiliki pemerintah militer.

Pekan lalu, Prayut menggunakan kekuatan khusus itu untuk terakhir kalinya. Dia mengakhiri berbagai pembatasan pada media dan juga memindahkan kasus-kasus hukum sipil dari militer ke pengadilan sipil.

Sementara itu, Raja Thailand, Raja Maha Vajiralongkorn pekan lalu mendukung kabinet sipil baru Prayut, yang diambil dari pemerintah koalisi 19-partai yang memegang mayoritas tipis di parlemen.

Populer

Gempa Megathrust Bisa Bikin Jakarta Lumpuh, Begini Penjelasan BMKG

Jumat, 22 Maret 2024 | 06:27

KPK Lelang 22 iPhone dan Samsung, Harga Mulai Rp575 Ribu

Senin, 25 Maret 2024 | 16:46

Pj Gubernur Jawa Barat Dukung KKL II Pemuda Katolik

Kamis, 21 Maret 2024 | 08:22

KPK Diminta Segera Tangkap Direktur Eksekutif LPEI

Jumat, 22 Maret 2024 | 15:59

Bawaslu Bakal Ungkap Dugaan Pengerahan Bansos Jokowi untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Rabu, 27 Maret 2024 | 18:34

Connie Bakrie Resmi Dipolisikan

Sabtu, 23 Maret 2024 | 03:11

KPK Lelang Gedung Lampung Nahdiyin Center

Selasa, 26 Maret 2024 | 10:12

UPDATE

Prabowo dan Gibran Hadiri Acara Nuzulul Quran di DPP Partai Golkar

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:46

Biden, Obama dan Clinton Diprotes karena Bela Israel di Penggalangan Dana Terbesar Demokrat

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:39

Calon Walikota Surabaya yang Punya 3 Kriteria Ini Berpotensi Diusung Gerindra

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:23

Menlu Rusia: Rencana Perdamaian Ukraina Tidak Ada Gunanya

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:03

Bawaslu Pastikan Lakukan Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:03

Terbukti Langgar Etik, Ketua PPK Kedaton Dipecat KPU Bandar Lampung

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:59

Kalau Ingin Gibran Aman, Jokowi Tak Usah Intervensi Pemerintahan Prabowo

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:41

Indonesia Mengglobal Bersama USAID Teman LPDP Ajak Pelajar Berani Belajar di AS

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:30

Ada Diskon Tarif Tol Buat Pemudik yang Berangkat Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:21

KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan yang Digarap Bos Pakaian Dalam Hanan Supangkat

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:11

Selengkapnya