Aksi demo menolak RUU P-KS di bundaran HI/RMOL
Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dinilai justru bisa merugikan kaum perempuan terus mendapat penolakan. Sejumlah pendemo pun melakukan aksi penolakan di tengah berlangsungnya Car Free Day di Jakarta, Minggu (14/7).
Puluhan wanita berhijab yang tergabung dalam Aliansi Cerahkan Negeri ini menggelar aksi menolak RUU P-KS di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Tak hanya menolak RUU P-KS, mereka juga ingin Komnas Perempuan lebih mendengarkan suara masyarakat.
Pantauan
Kantor Berita RMOL, puluhan wanita berhijab tersebut terlihat memegang kertas bertuliskan "Menolak RUU P-KS'. Selain itu, mereka juga membawa sebuah spanduk berwarna hitam bertuliskan '#TOLAKRUUPKS'.
Tak hanya itu, para wanita berhijab itu terlihat memegang pamflet dengan berbagai tulisan. Di antaranya 'Tolak RUU P-KS', 'Suara Kami Dibungkam', dan 'RUU P-KS Bukan Solusi untuk Indonesia'. Bahkan mereka juga nekat menutup mulut dengan menggunakan lakban berwarna hitam.
Koordinator Aksi dari Aliansi Cerahkan Negeri, Alawiyah mengatakan, aksi ini dilakukan untuk menolak RUU P-KS yang tengah digodok di DPR RI. Aksi ini juga dilakukan untuk memperlihatkan reaksi para wanita yang memiliki visi yang sama, karena hingga saat ini aspirasi mereka diabaikan oleh pemerintah.
"Hari ini ada 40 orang. Kita di sini merupakan kumpulan orang-orang yang sepakat menolak RUU P-KS. Kita sengaja aksi di sini mau menyuarakan suara kami. Karena sampai saat ini Komnas Perempuan mengabaikan suara kami," ucap Alawiyah kepada Kantor Berita RMOL, Minggu (14/7).
Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, kata Alawiyah, tidak mendengarkan suara para perempuan yang menolak RUU tersebut. Menurutnya, Komnas Perempuan tidak membela para perempuan Indonesia.
"Pertama pengusung dari Komnas Perempuan, memangnya selama ini yang mereka bela orang-orang kebanyakan? Memangnya perempuan baik-baik? LGBT kan yang ada selama ini (dibela) dan kenapa harus (RUU Penghapusan) kekerasan seksual gitu," tegasnya.
Penolakan itu juga dilakukan karena tidak adanya pasal tentang zina di dalam RUU P-KS. Sehingga hal tersebut dinilai melegalkan perzinahan bagi pasangan yang belum terikat pernikahan. Hal tersebut dinilai merugikan perempuan.
Alawiyah melanjutkan, aksi ini bukan hanya terjadi di Jakarta. Beberapa kota di Indonesia juga serentak menggelar aksi serupa, menolak RUU P-KS.
"Hari ini ada beberapa kota juga yang mengadakan aksi. Seperti Bandung dan Padang juga aksi hari ini," katanya.
Sehingga, jika DPR tetap mengesahkan RUU P-KS, maka aksi akan kembali dilakukan pada pekan depan secara serentak se-Indonesia.
"Pekan depan akan ada aksi serentak di beberapa kota yang menolak. Sama, yang kami suarakan menolak RUU P-KS," tandasnya.
