KPK Bisa Rusak Jika Track Record Capim Diabaikan Pansel

Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK diminta ekstra hati-hati dalam menjaring 192 nama yang telah dinyatakan lolos seleksi tahap administrasi sebagai Capim KPK Jilid V. Terutama, aspek integritas dan rekam jejak dari para Capim yang harus dipertimbangkan.
Jika tidak, kepemimpinan KPK Jilid V bisa rusak apabila diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki integritas dan tidak komit terhadap pemberantasan korupsi.

"Kita semua berharap Pansel ekstra hati-hati untuk melihat rekam jejak dari para calon. Karena, jika nanti proses seleksi itu tidak dilakukan secara hati hati, dari rekam jejak, aspek integritas itu diabaikan, bukan tidak mungkin hasil dari Pansel ini akan berkontribusi membuat KPK kedepan rusak atau lemah," tegas Jurubicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/7).

Febri menjelaskan, aspek integritas yang dimaksud itu dapat dilacak dari rekam jejak para calon yang lolos seleksi. Mulai dari melihat kepatuhan melapor harta kekayaan peyelenggara negara (LHKPN) secara periodik, hingga komitmen para calon dalam memberantas korupsi.

Febri menjelaskan, aspek integritas yang dimaksud itu dapat dilacak dari rekam jejak para calon yang lolos seleksi. Mulai dari melihat kepatuhan melapor harta kekayaan peyelenggara negara (LHKPN) secara periodik, hingga komitmen para calon dalam memberantas korupsi.

"Yang paling sederhana, kami berharap Pansel juga sangat menyadari bahwa kepatuhan dan kebenaran pelaporan kekayaan negara itu menjadi indikator utama. Jadi, bukan hanya pada level administratif," jelas Febri.

"Karena ini bentuk poin mendasar dari upaya pencegahan korupsi. Ini perlu disaring secara hati-hati oleh Pansel," imbuhnya.  

Meski begitu, KPK percaya bahwa Pansel akan bekerja secara independen dan profesional menjalankan tugas menjaring Capim yang akan diserahkan ke presiden Jokowi dan diuji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR RI.

"Kami secara kelembagaan tentu mempercayai pansel akan bekerja semaksimal mungkin," pungkas mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) ini.