Mau Ekonomi Meroket, Jokowi Harus Pilih Menteri Yang Berani Ambil Risiko

KAMIS, 11 JULI 2019 | 20:35 WIB | LAPORAN: AZAIRUS ADLU

Sektor ekonomi adalah yang paling urgent untuk dibenahi Joko Widodo dalam pemerintahan periode kedua nanti.

Sudah saatnya Jokowi menyingkirkan orang-orang lama yang bermental pemain aman. Agar gagasan Nawacita yang sejak lama dia perkenalkan dapat terwujud Jokowi harus menempatkan ekonom yang berani mengambil risiko.

Demikian antara lain disimpulkan dari pandangan pengamat politik Hendri Satrio dalam perbincangan dengan redaksi beberapa saat lalu.

"Sektor ekonomi yang urgent untuk dibenahi. Urusannya dengan perut, harga barang, kebutuhan rumah tinggal, harga bahan pokok kemudian pakaian. Itu yang harus diperbaiki," ujar pria yang kini akrab disapa Hensat.

Dia menambahkan, teguran Jokowi pada sejumlah menteri dalam rapat di Istana Bogor beberapa hari lalu adalah sinyal yang sangat penting untuk diperhatikan.

"Kemarin Pak Jokowi sempat mengeluhkan (situasi) ekonomi Indonesia. Kalau presiden saja ngeluh begitu, sudah menyampaikan catatan-catatan yang tidak positif, kita perlu deg-degan. (Bahkan) wajib deg-degan," sambungnya.

Dengan dasar pemikiran itulah, menurut hemat Hensat, Jokowi harus mau memilih "orang-orang seperti dirinya, yang berani mengambil risiko."

"Jangan (pilih yang) yes Pak, yes-man saja. Harus orang yang berani ambil risiko, punya gagasan, kreatif dan inovatif sehingga ekonomi kita makin baik. Dengan demikian yang dijanjikan Pak Jokowi, ekonomi kita bakal meroket, juga bisa terlaksana," demikian Hensat.

Populer

Berita

Politik

Mau Ekonomi Meroket, Jokowi Harus Pilih Menteri Yang Berani Ambil Risiko

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi