Berita

Jokowi dan Ignatius Jonan/net

Politik

Empat Menteri Yang Ditegur Jokowi Disarankan Mundur

KAMIS, 11 JULI 2019 | 20:02 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Akan lebih baik bila menteri-menteri yang ditegur Presiden Joko Widodo di Istana Bogor (Senin, 8/11) untuk mengundurkan diri daripada menunggu dipecat presiden.

Demikian disampaikan pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, kepada Kantor Berita RMOL, Kamis (11/7). Menurut Emrus, teguran Jokowi kepada empat menteri itu adalah sebuah kejadian luar biasa.

Empat menteri yang ditegur Jokowi adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignatius Jonan; Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno; Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar; dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Sofyan Djalil.


"Sangat wajar dilakukan presiden, menegur para menteri yang ada di bawah beliau. Bahkan, ini teguran yang luar biasa. Jokowi kan orang Solo, kalau sudah memberi teguran di ruang publik itu berarti ada sesuatu yang urgen menurut presiden," terang Emrus.

Namun Emrus berpendapat terlalu jauh bila menafsirkan teguran Jokowi itu sebagai sinyal bahwa para menteri tersebut tidak akan dipakai lagi pada pemerintahan periode 2019-2024.

"Saya pikir terlalu jauh kalau ke sana. Saya berpendapat hak prerogatif presiden untuk mengganti mereka kapan saja. Justru saya lihat teguran ini produktif walaupun masa tugasnya tinggal beberapa bulan lagi," terangnya.

Karena teguran itu dilakukan langsung oleh presiden dan dibiarkan keluar ke ruang publik maka para menteri harus lebih berhati-hati dan bekerja keras. Bila memang sudah tidak mampu bekerja, akan lebih baik untuk mengundurkan diri. Ini juga menjadi peringatan kepada menteri-menteri lain yang belum kena tegur.

"Saya kira para menteri harus introspeksi. Bila perlu, kalau tidak mampu mengundurkan diri saja. Jabatan menteri bukan jabatan eksperimental. Saya kira lebih produktif menterinya mundur, berkaca diri agar tidak membebani presiden," tutup Emrus.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya